Basi: buttermilk bailout dan dongeng dari Islandia

Standard

Ini coret-coret mengenai Century…
Judulnya “basi”, karena tidak ada yang update, tidak ada yang baru.
Tapi basi tidak selalu jelek karena tergantung apa yang basi…ya toh?
Katanya malah enak kalau yang basi adalah “raw milk” (susu sapi segar, susu murni, bukan susu karton atau susu kemasan). Susu murni yang dibiarkan beberapa hari (sour milk) bisa dibikin  buttermilk dan konon bisa bikin cake atau kue makin enak. Kalau yang basi adalah susu karton (spoiled milk)…segera saja dibuang! Bikin sakit perut. Tapi ada juga yang bilang…tidak papa! http://chowhound.chow.com/topics/786889.

Kita semua sudah tau perkembangan terakhir kasus bailoutCentury.
DPR/Tim pengawas, tentu saja “minta lebih”: they smell blood already….
Ada yang tergoda untuk bikin impeachment; padahal seingat saya sekian tahun lalu sudah sepakat pakai jalur hukum.
Demikian juga media…bukan main “histerisnya”…. Sampai-sampai ada media online yang harus meralat dua berita yang sudah terlanjur diposting dalam kaitannya dengan berita “pengumuman dua tersangka”….
Padahal tersangka konon belum ditetapkan….

Bagaimanapun, hal “basi” semacam bailout Century itu bisa jadi “berguna macam buttermilk” (atau bikin sakit perut) untuk mereka yang paham pentingnya sejarah.
Sejarah selalu berulang. Pelakunya saja yang beda. Tanpa ada kemauan memelajari apa yang salah dengan bailout (entah yang dilakukan 2008, 1997/1998 dan bahkan mungkin yang terjadi sebelum itu), kita akan terus terperosok dan melakukan kesalahan yang sama. Belajar juga bisa dari negara lain tanpa harus studi banding karena artikel/buku mengenai krisis ekonomi/keuangan/bank sudah banyak.
Bahkan bagi mereka yang menganggap bailout Century adalah tindakan jitu untuk menyelamatkan ekonomi negara, harus belajar menyiapkan protokol yang lebih rapi jali sehingga kalau mau bailout/menyelamatkan bank jelek (lagi) jangan sampai dikasi label “tindak pidana korupsi” dikemudian hari. Kalau perlu ilmu bailout bank kecil nan jelek diwariskan turun temurun, masuk kurikulum ilmu ekonomi. Tujuannya, generasi Indonesia dimasa depan paham bagaimana menggunakan bailout bank (jelek dan kecil) untuk menghindari krisis ekonomi, menyelamatkan ekonomi dan mendapatkan investment grade dari lembaga pemeringkat. Jadi kalau dulu ada ekonomi Pancasila, dimasa yang akan datang mahasiswa Ekonomi perlu belajar “ekonomi bailout”.
Mari membandingkan kasus bailout Century di Indonesia dengan kasus likuidasi tiga  bank besar di Islandia 2007-2008.

Yang mirip-mirip antara Islandia dan Indonesia

…he maybe a failed politician but is he a criminal?

Hannes Holmsteinn Gissurarson (profesor dari University of Iceland) tentang Geir H Haarde, mantan perdana menteri Islandia http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/europe/geir-haarde-former-iceland-leader-goes-on-trial-for-role-in-financial-crisis.html?_r=3&

Alkisah sebuah negara di utara Eropa sana…berpenduduk sekitar 300ribu orang, dengan industri utama pariwisata dan industri perikanan http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1025227.stm. Negara mungil ini negara bersih. Skor Corruption Perception Index diatas 8, setara dengan Hong Kong. Tahun 2011 ranking 13 dari 180an negara yang disurvey http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/dec/01/corruption-index-2011-transparency-international ; tahun 2006 seingat saya bahkan dapat ranking 1. Walaupun dari sisi geografis kecil, Islandia bukan negara “kacangan”. Anggota OECD dengan GDP terkecil, sekitar USD 12 milyar, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/gross-domestic-product-in-us-dollars_2074384x-table3 tapi pendapatan per kapita 2011 sekitar USD 36ribu, yang merupakan angka rata-rata untuk area Euro dan OECD http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=558.

Tahun 2008 Islandia mengalami krisis ekonomi hebat gara-gara tiga bank terbesar (Landsbanki, Kaupthing, dan Glitnir) tidak bisa lagi mengakses pasar uang internasional dan mengalami penarikan dana dari nasabah luar negeri besar-besaran. Ketiganya memiliki total asets 9-10 kali GDP Islandia, dan memiliki valuta asing tercatat di neraca 20 kali nilai cadangan devisa Islandia http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121011/business-market-analysis/Iceland-s-2008-banking-crisis.440628. Tidak terlalu mengherankan kalau Islandia ikut bangkrut dan harus minta tolong negara-negara tetangga dan IMF.
Singkat cerita, ketiga bank yang menimbulkan masalah (bahkan sampai hubungan diplomatik ikut terganggu) akhirnya dilikuidasi, tidak di bail out. No “too big to fail” policy. Mungkin karena pemerintah Islandia memang tidak punya pilihan lain. Dari tiga bank itu otoritas Islandia bikin “bad bank good bank”. Yang bad bank untuk nampung aset busuk, yang good bank untuk terus melayani nasabah. Konon kabarnya, yang good bank ini total asetnya sekarang sekitar 2 x GDP Islandia. Mengenai krisis Islandia secara garis besar bisa dilihat http://www.tma-uk.org/uploads/Eric%20Ivester.ppt.

Masalah tidak selesai sampai disitu. Rakyat protes (bayangkan komunitas di satu pulau dengan anggota 300an ribu orang berdemonstrasi) mengecam kebijakan pemerintah karena mengakibatkan hidup mereka jadi lebih sulit (nilai Krona jatuh, banyak perusahaan bangkrut). Pada saat itu partai yang berkuasa adalah partai koalisi. Geir Haarde, Perdana Menteri Islandia, adalah ketua Partai Independen berkoalisi dengan Partai Sosial Demokrat. Ketua Partai Sos-Dem dipimpin oleh Ingibjorg Solrun Gisladottir, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah krisis, anggota partai yang berkoalisi saling menyalahkan. Partai Sos-Dem menyalahkan Partai Independen karena tidak mau memecat Gubernur Bank Sentral Islandia dan merombak kabinet.
Masalah ekonomi yang berimbas ke politik masih ditambah dengan masalah kesehatan kedua ketua partai yang berkuasa. Sejak 2008 Menlu didiagnosis tumor otak. Malangnya, Januari 2009 Perdana Menteri Islandia didiagnosis kanker oesophagus (organ tubuh yang menghubungkan antara mulut dengan perut). Bulan Januari Haarde mengumumkan pengunduran diri sekaligus rencana untuk mengadakan pemilu Mei 2009 http://www.icenews.is/2009/01/23/pm-of-iceland-steps-down-elections-to-take-place-in-may/#more-5432.
Singkat cerita, pemilu 2009 dimenangkan oleh koalisi antara partai Sos-Dem dengan Left-Green Movement (apa terjemahannya? partai Hijau Kiri? atau Sosialis Hijau?). Perdana Menteri yang baru adalah politisi dari Sos-Dem, Johanna Sigurdardottir (yang tadinya menjabat Menteri Social affair dan social security affair) http://news.bbc.co.uk/2/hi/8017927.stm.

Sama-sama “mengadili” pejabat senior

Pemerintah yang baru kemudian membentuk tim investigasi (Special Investigation Committee-SIC) untuk menyelidiki mengapa Islandia sampai jatuh pada krisis keuangan yang parah. Anggota tim terdiri dari hakim dan akademisi. Semacam Pansus, tapi tidak ada anggota parlemen di SIC. Cuplikan laporan SIC bisa dilihat di http://sic.althingi.is/ . Selain itu,  pemerintah Johanna juga membentuk tim Jaksa Penuntut Umum Kusus (Special Prosecutor) yang dipimpin Olafur Hauksson -polisi dari kota kecil Akrane-untuk mengusut bankir, pengusaha dan semua yang terbukti terlibat dalam praktek perbankan tidak sehat (http://www.businessinsider.com/iceland-has-hired-an-ex-cop-bounty-hunter-to-go-after-the-bankers-that-wrecked-its-economy-2012-7).  Konon sudah banyak bankir, pengusaha bahkan birokrat yang diadili gara-gara trio bank bangkrut http://www.reuters.com/article/2011/11/30/us-iceland-glitnir-idUSTRE7AT2UX20111130 ; http://icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=29314&ew_0_a_id=389215 ).
Dokumen SIC itu menarik, walaupun sebenarnya tidak ada isu perbankan yang baru (ini cerita mengenai bank yang dicurigai tidak prudent menjalankan bisnisnya, banyak memberikan kredit kepada pihak terkait, terlalu agresif dan terlalu sukses mengumpulkan dana jangka pendek dalam valas-celakanya dari deposan negeri tetangga… lihat dokumen SIC http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefurKafli21Enska.pdf).  Menurut saya dokumen itu perlu dibaca dan dijadikan pelajaran oleh mereka yang menjadi anggota Forum Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. (Analisis dari sisi akademik mengenai ambruknya tiga bank besar Islandia bisa dilihat pada paper Mark Flannery http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefVidauki3Enska.pdf   …all too familiar.)

SIC tidak dibentuk untuk menetapkan tersangka, tapi, seperti Pansus Century, dibentuk untuk menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas krisis Islandia. Yang disebut bertanggungjawab  adalah (mantan) Perdana Menteri Haarde, menteri keuangan, menteri business affair (industri perbankan ada dalam kewenangan menteri business affair). Selain itu tiga pejabat senior bank sentral (Gubernur Bank Sentral dan dua deputinya) dan ketua FME (lembaga pengawas industri keuangan, OJK-nya Islandia) juga dinyatakan ikut bertanggungjawab.

Parlemen Islandia (Althingi) kemudian menindaklanjuti laporan SIC dengan voting untuk menentukan pejabat mana yang akan diajukan ke pengadilan. Menarik, kecuali mantan perdana menteri, semua menteri yang dianggap bertanggungjawab (menteri keuangan, menteri luar negeri, dan perdagangan) “dibebaskan” parlemen (http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17256626; hasil voting Parlemen Islandia lihat di http://icelandchronicles.com/2010/09/former-prime-minister-geir-h-haarde-taken-to-court/).
Haarde diajukan ke pengadilan Landsdomur (pengadilan untuk pejabat tinggi Islandia) dengan enam tuduhan:
1. Lalai dalam menjalankan tugas sebagai perdana menteri yang semestinya berupaya menghindarkan negara dari bahaya
2. Lalai melakukan analisis komprehensif mengenai risiko yang dihadapi negara pada saat terjadi goncangan keuangan
3. Lalai memantau efektivitas hasil kerja forum kestabilan keuangan
4. Lalai mengendalikan perkembangan industri perbankan Islandia
5. Tidak memindahkan simpanan penabung warga negara Inggris ke anak perusahaan Landsbanki (ini akhirnya membebani pemerintah Islandia dan mengakibatkan krisis diplomatik antara Inggris dan Islandia)
6. Tidak menyelenggarakan rapat kabinet untuk masalah yang penting (dalam kaitannya dengan krisis keuangan).
Diterjemahkan dari http://uti.is/2012/04/geir-haarde-acquitted-except-for-once-charge-but-no-sentence/

Pejabat FME dan Bank Sentral dibebaskan dari tuntutan kriminal, tapi mereka dipaksa mengundurkan diri. Ketua FME dipecat Menteri Perbankan. Gubernur Bank Sentral Islandia, David Oddsson, setelah sempat melawan desakan untuk mengundurkan diri dari parlemen, akhirnya dipaksa mundur dengan undang-undang oleh pemerintah yang baru.
Cara “memecat” gubernur bank sentral Islandia ini cukup unik: pemerintah yang baru bikin peraturan mensyaratkan gubernur bank sentral memiliki gelar akademik S2 Ekonomi atau Master Degree in Economics. Oddsson tidak memenuhi persyaratan itu karena dulunya dia penulis cerita pendek dan cerita komedi radio! (http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/5231082/Former-Iceland-bank-governor-David-Oddsson-defends-role-in-meltdown.html.).

Menurut saya, kalau dilihat dari tuntutan/dakwaan kepada Haarde agak aneh juga ketua FME dan Gubernur Bank Sentral malah tidak ikut dituntut. Mungkin itu sebabnya, ada yang bilang, mantan Perdana Menteri diadili sebagai “domba yang dikorbankan”. Ibaratnya kasus pembunuhan, sudah ada korban; jadi pelakunya harus ada.

Maret 2012 Geir H Haarde adalah  politisi pertama (di dunia!) yang dituntut bertanggungjawab atas krisis 2007/2008. Pengadilan membatalkan dua tuduhan pertama sehingga Haarde hanya menghadapi 4 tuduhan.

April 2012, hakim memutuskan Haarde bersalah karena tidak memberikan informasi yang cukup kepada jajaran pemerintahannya mengenai krisis (tuduhan keenam). Akan tetapi pengadilan membebaskannya dari 3 tuduhan lain yang lebih serius. Mantan perdana menteri ini divonis delapan bulan penjara, tapi tidak dieksekusi karena tidak terbukti melakukan tiga tuduhan lain yang lebih serius. Konon pertimbangannya adalah usia dan mungkin juga kesehatannya (pada tahun 2009 menjalani terapi tumor ganas yang menyerang  oesophagus).

Puas atau tidak puas dengan “vonis” yang dijatuhkan kepada Haarde, vonis bebas sudah diprediksi oleh salah satu pakar hukum di Islandia. Dakwaan tidak jelas, sehingga tidak jelas siapa orang/pejabat yang harus bertanggungjawab http://www.businessweek.com/news/2012-03-07/iceland-seeks-retribution-law-against-politicians-as-haarde-exposes-holes.

Percaya karena pangkat, senioritas, asal partai atau karena kualitas rekomendasi??

Mungkin karena komunitas hanya 300 ribu orang, di Islandia sudah biasa tokoh masyarakat seolah bergantian menjabat satu posisi penting. David Oddsson, Gubernur Bank Sentral Islandia saat kena krisis, adalah politisi berpengaruh yang pernah menjabat perdana menteri Islandia selama 13 tahun (1991-2004); kemudian jadi menteri luar negeri 2004-2005. Oddsson dari partai Independen, satu partai dengan Haarde (dan kayaknya Haarde lebih yunior dibandingkan Oddsson).  Pada saat Oddson menjabat perdana menteri, kebijakan ekonominya banyak meniru kebijakan ekonomi Inggris. Privatisasi dan memisahkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral. Trio bank bermasalah diswastakan pada masa Oddsson menjabat perdana menteri. Singkat cerita, Gubernur Bank Sentral Islandia ini bukan gubernur bank sentral biasa. Dia politisi senior, flamboyan, dan secara tidak langsung ikut membuka peluang trio bank ekspansi agresif ke luar Islandia.

Saat tiga bank yang dulu diprivatisasi oleh gubernur bank sentral (mantan perdana menteri) sekian tahun kemudian menyeret Islandia pada kebangkrutan, bisa dibayangkan, komunikasi menjadi tidak nyaman. Dari dokumen SIC http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefKafli2Enska.pdf , nampaknya dominasi Gubernur Bank Sentral Oddsson (sebagai politisi senior) masih terasa. Selain itu ada saling tidak percaya antara Perdana Menteri dan Gubernur Bank Sentral di satu sisi (mereka dari partai Independen) dengan menteri-menteri terkait yang berasal dari partai Sos-Dem di sisi lain. Dokumen SIC mengungkapkan banyak “in-action” yang terjadi diantara pejabat Islandia. Misalnya: Gubernur Bank Sentral dan staf memberi peringatan mengenai kesulitan trio bank sejak awal 2008. Tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak pemerintah atau menteri. Ternyata peringatan disampaikan tidak formal, tidak lengkap dengan argumentasi dan alternatif solusi.

Membaca dokumen SIC itu saya jadi membayangkan yang tidak-tidak. Gimana ya seandainya waktu 2008 itu yang menjabat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia berkebalikan. Atau gimana ya seandainya yang menjabat Deputi Gubernur BI bidang pengawasan bank lebih yunior daripada direktur-direktur pengawasan/pemeriksaan perbankan. Akankah “menyelamatkan ekonomi negara” tetap berwujud “bailout bank kecil nan jelek”??

Berani bikin keputusan atau (terpaksa) bikin keputusan berani ?

Sebetulnya dua tahun sebelum krisis, sudah banyak kritikan dari analis internasional mengenai kondisi ekonomi dan perbankan Islandia, khususnya trio bank bermasalah. Tapi pejabat/menteri ekonomi sibuk membantah dan meyakinkan kalau Islandia baik-baik saja sampai lupa bertindak. Lihat  dokumen SIC http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefKafli18Enska.pdf , halaman 7,9.

Kalau dilihat bagaimana sulitnya pejabat pemerintah Islandia membuat keputusan dan bertindak, (dan memang situasinya cukup ruwet karena Inggris punya standar perbankan yang berbeda dengan Islandia) membangkrutkan ketiga bank adalah pilihan yang “berani”. Mungkin juga karena sudah tersudut, tidak punya terlalu banyak pilihan: cadangan devisa Islandia tidak banyak. Selain itu otoritas ekonomi dan bank Islandia terlanjur mendapatkan publisitas buruk dari media Eropa, terutama di Inggris tempat bank Islandia banyak mengakumulasi dana pihak ketiga.

Keputusan Islandia untuk melikuidasi bank dan “membangkrutkan diri” dipuji lembaga internasional , termasuk ekonom Paul Krugman http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/30/the-ft-does-iceland/  ; http://grapevine.is/Home/ReadArticle/Iceland-Emerging-Says-Krugman. Soalnya, ekonomi Islandia relatif cepat pulih. Biasanya yang memuji Islandia membandingkannya dengan Irlandia. Pemerintah dan otoritas moneter Irlandia memutuskan memberikan blanket guarantee untuk 6 bank terbesar. Keputusan ini dikritik banyak orang karena akhirnya membebani fiskal Irlandia. Sampai sekarang. (Mengenai perbedaan kebijakan yang diambil Islandia dan Irlandia, bisa baca skripsi Eva Vilhelmina Markusdottir http://skemman.is/stream/get/1946/9931/24796/1/BSc_Ritger%C3%B0_Eva_V._Mark%C3%BAsd%C3%B3ttir.pdf ).

Dalam kaitannya dengan krisis keuangan Islandia ini, ada blog yang lumayan http://uti.is/2012/04/ (karena ditulis dalam bahasa Inggris). Di blog itu penulisnya, Sigrun Davidsdottir, berargumentasi, pujian dari dunia internasional mengenai keberanian pemerintah Islandia membangkrutkan tiga bank besar adalah berlebihan. Itu mitos saja, kata Bu Sigrun. Walaupun nampaknya Bu Sigrun ini tidak membedakan antara peran bank sentral sebagai lender of the last resort dan bailout, argumentasinya ada benarnya. Seandainya Islandia ada di dalam Euro system, keputusan pemerintahnya bisa beda dan akan membawa konsekuensi yang berbeda pula.

Kalau di Indonesia, pejabat Bank Indonesia susah sekali bikin keputusan atas nasib Century antara 2004-2008 (tepatnya sebelum semester dua 2008). Baru berani bikin keputusan setelah “krisis” konon melanda Indonesia (atau berpotensi melanda Indonesia – entah mana yang benar). Saya tidak tau keputusan bailout ini apa bisa disebut “keputusan berani” atau sekedar “(baru) berani bikin keputusan (setelah terlambat)”?

Dimana buttermilk-nya?

Seperti yang saya bilang di awal coret-coret ini, banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari cuplikan dokumen hasil investigasi SIC Islandia. Pelajaran pertama yang amat-sangat penting sekali: profesionalisme dalam pengambilan keputusan adalah mutlak dan harus dibiasakan. Sekali lagi, dibiasakan, dan harus dicari cara/rekayasa sehingga hanya pertimbangan  profesional yang digunakan untuk memengaruhi keputusan. Kalau ada apa-apa, lalu ada investigasi, profesionalisme pejabat yang terlibat yang pertama kali jadi “bahan omongan”. Apa yang terjadi di Indonesia dengan bank Century dan di Islandia dengan trio bank bermasalahnya menunjukkan sekarang ini pejabat tidak bisa menyembunyikan ketidakprofesionalan dibalik tirai “integritas”. Jujur bukan pemaaf untuk tidak profesional biarpun KPK kampanye “berani jujur hebat”!

Seperti yang saya bilang, Islandia bukan negara kacangan. Sepertiga penduduk usia 25-64 tahun memiliki pendidikan setara universitas http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-level-educational-attainment-for-age-group-25-64_20755120-table3. Negara ini juga bukan negara yang dikenal korup (walaupun banyak orang Islandia tidak puas dan sinis dengan “tingkat kebersihan” pejabat mereka terutama setelah investigasi krisis ekonomi 2008. Mengenai korupsi sebenarnya di Islandia, lihat juga http://mondediplo.com/blogs/the-strange-case-of-iceland-how-to-discredit-a ).
Akan tetapi, dari cuplikan hasil investigasi SIC bisa dilihat betapa profesionalisme diabaikan baik pada jajaran menteri, pejabat bank sentral, FME bahkan perdana menteri. Menurut saya, untuk  negara maju, tingkat ketidakprofesionalan mereka mencengangkan: Menteri tidak punya minute/catatan rapat; pejabat FME (termasuk pemeriksa/pengawas bank) tidak dapat menunjukkan bukti analisis komprehensif mengenai kondisi tiga bank besar; Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Sentral mengabaikan saran dari ekonom Bank Sentral Islandia dengan argumen yang tidak didasari data atau informasi; Perdana Menteri tidak memberikan informasi terkini pada Menteri yang membidangi perbankan. Bahkan ketika situasi sudah demikian kritis, baik Gubernur Bank Sentral dan Perdana Menteri  membentuk tim khusus yang berbeda untuk menetapkan “contingency planning”. Lihat http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefKafli2Enska.pdf, halaman 14. Koordinasi semacam Islandia ini, tidak perlu dicontoh dan harus dihindari!!

Pelajaran yang lain adalah metode yang dipilih untuk membangkrutkan bank besar. Menurut saya, kalau tiga bank yang secara kolektif punya aset 9-10 kali GDP negara bisa dibangkrutkan dengan cara bikin bad bank good bank, mestinya otoritas tidak perlu “takut” dengan bank besar yang “too big to fail”. Apalagi bank yang “too small to fail”!  Too big to fail policy (walau keberadaanya kadang tidak diakui oleh otoritas) membuat bank besar menjadi lengah, menimbulkan moral hazard karena yakin akan diselamatkan pemerintah kalau ada masalah. Akan tetapi tentu saja, “Icelandic style” itu efektif karena  Islandia negara kecil (penduduk sedikit mudah membuat konsensus) , tidak mengadopsi mata uang bersama Euro, tidak termasuk Euro system. Disatu sisi, ada di luar Euro merugikan karena Islandia tidak bisa minta tolong European Central Bank. Disisi lain hal itu menguntungkan karena Islandia lebih independen dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis.
Saya kadang-kadang berpikir apa yang terjadi seandainya Citi dan AIG dibangkrutkan pemerintah Amerika seperti pemerintah Islandia membangkrutkan tiga bank-nya? Mungkin betul-betul terjadi total chaos di pasar kuangan internasional karena AIG dan Citi memiliki bisnis dimana-mana. Dengan kata lain penerapan too big to fail policy, klasifikasi systemic risk harusnya sangat selektif dengan mempertimbangkan kompleksitas bisnis.

Bailout bank Century jadi kelihatan aneh kalau dibandingkan dengan kasus likuidasi tiga bank Islandia ini. Contagion dan systemic risk dengan bangkrutnya tiga bank besar jelas ada…tapi toh ketiganya tidak dibantu. Oooooh tentu saja akan ada yang bilang: lihat apa yang terjadi…pertumbuhan ekonomi Islandia negatif, dst dlsb. Lah iya lah wong tiga bank yang bangkrut asetnya 10x lipat GDP…. Kalau aset bank Century itu berapa kalinya GDP Indonesia yaaaa??

Bagaimana trio bank Islandia menghimpun dana di negara lain dan ketika bangkrut menimbulkan masalah diplomatik juga pelajaran berharga berkaitan dengan terintegrasinya masyarakat ekonomi ASEAN tidak lama lagi http://keuangan.kontan.co.id/news/3-fokus-utama-jelang-integrasi-perbankan-se-asean. Kalau ada bank dari Indonesia buka cabang/beroperasi di negara lain dan sukses tapi kemudian bank dari Indonesia ini mengalami masalah (entah karena isu, kesulitan yang ditimbulkan operasional bank itu sendiri, atau karena faktor ekonomi internasional), otoritas perbankan / moneter Indonesia harus siap dikonfrontir otoritas negara lain; seperti Gubernur Bank Sentral Islandia “ditekan” Gubernur Bank Sentral Inggris, Norwegia, Swedia dan Denmark http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefKafli2Enska.pdf hal 13. Atau seperti FME (OJKnya Islandia) bernegosiasi berlarut-larut dengan FSA (OJKnya Inggris) http://sic.althingi.is/pdf/RNAvefKafli18Enska.pdf .

Tentu saja, kalau sampai terjadi, bagaimana presentasi pejabat Indonesia (menguasai masalah atau tidak, terus terang atau tidak, berani bikin keputusan atau tidak, menepati komitmen atau tidak,  mengulur waktu atau tidak, dst) akan meninggalkan kesan pada kolega negara tetangga. Bukan tidak mungkin, kesan ini akan disampaikan kepada pejabat senior pemerintahan yang lain.

Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya ada financial chaos di kawasan ASEAN (seperti yang terjadi di Islandia dan Inggris), tapi belakangan diketahui data yang disampaikan pihak otoritas Indonesia pada otoritas negara tetangga sekualitas “data Century saat di-sistemik-kan” pada bulan November 2008: tidak lengkap dan tidak mutahir (Kompas cetak 16 November 2012 halaman 3)…. Mau dibawa kemana “muka” kita??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s