To bail or not to bail (kisah investment grade dan bailout bank)_1

Standard

Rumor badai tropis di Jakarta tempo hari mengingatkan saya pada bailout Century…Soalnya badai tropis biasanya diberi nama perempuan atau laki-laki. Kalau benar ada badai tropis mampir ke Jakarta, bagusnya diberi nama badai “Ken Turi” saja…. Setuju???

Tiga tahun berlalu, saya heran, kok belum ada yang tertarik bikin sinetron atau serial dengan ide bailout Century. Bukankah semua bumbu untuk bikin drama sudah ada? Tidak adakah yang tertarik bikin film horor dengan judul, misalnya, “Kutukan Arwah Ratu Ken Turi”??

Sekarang malah ada tambahan bumbu penyedap: “investment grade”. Bailout dikaitkan dengan investment grade. Ada yang bilang, bailout Century tahun 2008 menyelamatkan ekonomi negara sehingga tahun 2011 Indonesia berhasil mendapatkan status investment grade setelah 14 tahun menunggu….(http://politik.vivanews.com/news/read/274649-audit-forensik-century–pd-sindir-politisi)

Bagaimanapun absurd pernyataan itu (setidaknya menurut saya) tetap ada manfaatnya, karena  ada dua pertanyaan bisa dibikin. Pertama:  benarkah setiap “bailout bank”  (tidak hanya Century) semasa krisis 2007/2008 “menyelamatkan ekonomi”? Kedua, apakah investment grade diberikan karena negara (tidak hanya Indonesia) berhasil “menyelamatkan ekonominya”?

Coret-coret ini dibikin untuk menjawab dua pertanyaan itu. Saya akan mulai dari pertanyaan kedua karena ternyata jawabnya bisa bikin coret-coret ini ngelantur tidak karuan. (Apalagi Indonesia dapat predikat investment grade dua kali dalam dua bulan berturut-turut.) Pertanyaan pertama, akan diobrolin belakangan di bagian dua coret-coret  ini. Khususnya mengenai bailout Century, sudah ada jawabannya (setidaknya untuk saya sendiri) pada blog http://grundelanbankcentury.wordpress.com/ .

Mengapa berisik investment grade?

Beberapa hari setelah ada berita Indonesia dapat status investment grade, Kementrian BUMN pasang iklan di Kompas cetak mengenai “mereka yang hobinya kecewa”: kok banyak yang tidak bersyukur terhadap capaian kinerja makro. (Kalau pakai kriteria iklan Kementrian BUMN itu, saya bisa digolongkan sebagai “yang punya hobi kecewa”.) Menurut saya, kita (terutama mereka yang di Jakarta dan sering dikutip oleh media), terlalu mudah untuk declaring victory too soon. Fitch memberi rating “BBB-” tanggal 15 Desember 2011 sebagian dari kita langsung bikin standing ovation (tidak bisa nyebut orang Indonesia karena saya yakin lebih banyak yang tidak peduli apa itu investment grade; boro-boro lah…makan saja susah). Apalagi setelah Moody’s juga memberi rating investment grade tanggal 18 Januari 2012…kayaknya berbunga-bunga semua…(S&P…mana “investment grade” darimu???.)

Okey, “BBB- ” atau “Baa3” memang “something banget”. Tapi, peringkat itu sebetulnya “hanya” penanda kalau surat utang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia “memiliki resiko kredit rendah sampai moderat” (http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/fitch_ratings_definitions_and_scales.pdf);  kecil kemungkinan untuk default (Moody’s sendiri, sejarahnya tidak pernah pakai istilah “investment grade” http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/InvGradeOrigins.pdf). Padahal rating bisa naik turun. Tahun depan, bahkan akhir tahun 2012 ini belum tentu masih “BBB-“, apalagi kalau Fitch atau Moody’s kasi outlook negative. (Lalu ini ada yang bilang kalau dekat-dekat pemilihan presiden biasanya rating di-down grade…apa nggak serem tuh….http://csom.umn.edu/assets/128717.pdf)

Semua orang tau, peringkat  bisa berubah dalam hitungan bulan, bahkan minggu. (Data historis sovereign rating Fitch selengkapnya  bisa dilihat di http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/sovereign_ratings_history.xls).   Pada kondisi tertentu, entah karena krisis politik atau krisis ekonomi, peringkat bahkan bisa berubah cepat seperti yang dialami Indonesia 1997-1998. Coba lihat tabel sovereign rating Indonesia 1997-2011 (saya ambil dari kolom long term foreign currency):

Sekitar empat belas tahun lalu, dari bulan Juni1997 sampai Maret 1998 (sekitar 9 bulan), Fitch mengevaluasi peringkat Indonesia lima kali: dari “BBB-” sampai “B-“. Coba perhatikan juga perubahan rating dari Desember 1997 sampai Januari 1998. Hanya dalam waktu satu bulan rating berubah dari “BB+” ke “BB-“, turun lagi ke “B+”.

Menurut saya, sebelum bertepuktangan karena dapat “BBB-” orang musti berani tanya, mengapa Thailand dan Malaysia (yang sama-sama kena krisis ekonomi 1997/1998) memiliki dinamika peringkat yang berbeda dengan Indonesia? Coba bandingkan tabel Indonesia dengan tabel Thailand di bawah ini:

Dari 1998-1999 peringkat Thailand malah membaik dari “BB+” menjadi “BBB-” (sesuatu yang harus ditunggu Indonesia selama 14 tahun). Kok bisa ya? Padahal bukankah krisis moneter 1997/1998 dimulai dari Thailand?  Malaysia juga sudah mendapat “BBB-” sejak 1999, sekarang malah sudah “A-” (didapat sejak 2004). Indonesia memang lebih baik dari Filipina yang sejak 1999 mendapat peringkat antara “BB+” dan “BB”. Juga lebih baik dari Vietnam yang sejak 2002 dapat peringkat “BB-“; bahkan pertengahan 2010 di-downgrade sedikit menjadi “B+”.

Itu sebabnya di bagian awal saya bilang, mengaitkan sovereign rating (investment grade) dengan bailout bank Century adalah absurd atau keblinger. Soalnya gini. Kalau dipikir-pikir, kurang apa Indonesia itu dalam membailout bank?? Jauh sebelum terjadi krisis 1997/1998, banyak bank sudah dibailout diam-diam oleh pemerintah Indonesia via Bank Indonesia … Bukankah dulu ada yang namanya KLBI?( http://www.tempo.co.id/ang/min/02/36/utama.htm ). Apalagi waktu krisis 1997/1998…jangan tanya…. Jadi, sebenarnya, kalau pada krisis 2007/2008 tempo hari pengambil keputusan bikin bailout bank lagi,  ya wajar saja toh? Lha kita ini ahlinya bailout!!  Tapi toh soverign rating kita kalah dengan Malaysia dan Thailand…dapat “BBB-” saja baru Desember 2011….(tanya kenapa???)

Menyikapi sovereign rating dengan proporsional

Nah kalau sudah bolak-balik membailout bank (terakhir konon untuk mengantisipasi dan menyelamatkan ekonomi) tapi tetap saja soverign rating kita kalah bagus, berarti harus dicari tau variabel apa yang berkaitan dengan rating. Ini juga untuk menghindarkan diri dari mazhab “kelirumologi”: ada misstep, bikin blunder, malah dibilang economic rescue…akhirnya berisik ndak selesai-selesai.

Sebetulnya bagaimana tiga lembaga pemeringkat menetapkan “vonis”nya banyak dipelajari orang.  Saya sebetulnya heran, kok repot-repot bikin studi segala…mbok sudah tanya saja langsung ke kantor Moody’s, S&P atau Fitch !! Tapi ya gitulah. Pastinya mereka yang pinter-pinter ini bikin studi semacam itu bukan karena kurang kerjaan tapi karena memang dianggap ada valuenya.

Mereka yang pinter-pinter itu itu bilang, peringkat dari Moody’s dan S&P (besar kemungkinan juga Fitch) ditentukan  oleh kinerja makro; terutama ditentukan tiga variabel yaitu pendapatan per kapita,  inflasi, dan external debt. Variabel lain yang memengaruhi adalah GDP growth, indikator economic development dan default history ( http://data.newyorkfed.org/research/epr/96v02n2/9610cant.pdf ). Ada juga yang bilang, variabel yang memengaruhi peringkat berbeda-beda antar kelompok rating; antar waktu. Misalnya kelompok peringkat AA dipengaruhi variabel ekonomi yang berbeda dengan kelompok peringkat non-investment, dst (lihat  http://www2.wiwi.hu-berlin.de/finanz/skript_semfin/t11.pdf ; http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp711.pdf). Jadi kalau peringkat Indonesia mau terus membaik (jangan puas dengan “BBB-“), pembuat keputusan ekonomi harus bisa kendalikan inflasi sebaik mungkin, serendah mungkin.  GDP harus dibikin tinggi, external debt harus dikendalikan, dst. Pendeknya, kalau apa yang jadi unsur penilaian lembaga pemeringkat diperbaiki ya baguslah peringkat kita. Kalau mau utang, bunga juga bisa rendah apalagi kalau rasio utang terhadap GDP terus diturunkan dan pertumbuhan GDP tinggi (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1144.pdf).  Hanya saja, kinerja ekonomi makro bukan satu-satunya pertimbangan untuk meningkatkan atau menurunkan peringkat.  Islandia kena downgrade Fitch rating konon karena pemerintah negara itu bikin referendum dan rakyatnya memberi mandat pada pemerintahnya untuk “ngemplang” kewajiban. (lihat http://www.icenews.is/index.php/2011/04/12/moodys-takes-wait-and-see-approach-to-iceland-rating/; cerita mengenai kewajiban pemerintah Islandia http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/13/icesave-referendum-uk-payments  ).

Selain itu, lembaga pemeringkat bukan lembaga yang sempurna, bebas dari konflik kepentingan. Mereka dibayar oleh yang minta rating, bisa dilobi untuk tidak segera bikin downgrade (seperti pada kasus Enron), walaupun tidak ada bukti profesionalisme dikompromikan (lihat http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2003/200368/200368pap.pdf). Lembaga pemeringkat sering dikritik karena memperburuk situasi (dengan downgrading) pada saat kondisi ekonomi sedang sulit; sebaliknya menambah euforia (dengan upgrading) pada saat kondisi ekonomi sedang baik. (Studi mengenai hal ini cukup banyak http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/deliver/index/docId/4471/file/03_18.pdf ; http://www.ocde.fr/dataoecd/38/44/1922795.pdf  . Walaupun ada juga yang bilang peringkat sebetulnya tidak prosiklikal tapi justru mengikuti spread. Kata orang pinter ini, saat krisis Asia atau Amerika Selatan sekian tahun lalu, peringkat baru diturunkan setelah spread surat utang negara yang kena krisis meningkat (http://dipeco.economia.unimib.it/Persone/Colombo/ecoemergenti%5Cmora.pdf ; kalau mau mem-follow up studinya ini bisa sekali apalagi karena sekarang rating negara Eropa terus berguguran). Akurasi pemeringkatan menjadi isu, terutama untuk peringkat yang diberikan kepada perusahaan.  Paska krisis 2007/2008, misalnya, Standar& Poor’s dikecam oleh Senat Amerika karena memberi rating terlalu optimis untuk surat berharga yang berkaitan dengan mortgage/kredit perumahan. Kabar terakhir, lembaga ini menghadapi tuntutan perdata dari Security & Exchange Commission (Bapepam Amerika) karena diketahui melanggar hukum federal yang berkaitan dengan pemeringkatan salah satu structured finance vehicle sebelum krisis (lihat Conflict of interest). Jadi  jangan terlalu gembira karena lembaga pemeringkat sedang “manis dengan Indonesia”….kalau situasi berubah negatif, mereka bisa ikut memperparah kondisi.

Investment grade “BBB-” dan Foreign Direct Investment

Mungkin karena sedang berbunga-bunga, sampai ada  yang bilang begini: dulu setelah Cina dapat investment grade, uang investor luar negeri deras masuk ke negara itu;  jadi mestinya Indonesia juga akan banjir duit….(Ya semoga saja bukan uang panas yang cepat balik arah).  Sudah gitu, beberapa hari setelah Moody’s memberi peringkat “Baa3”, ada pengumuman kalau FDI Indonesia tahun 2011 mencapai USD 19 milyar; makin optimis akan bisa menarik FDI lebih banyak karena sudah dapat investment grade.

Buat saya, dua pernyataan itu  “aneh”…. Pertama, Cina sudah dapat status “A-” sejak 1997, bahkan konon sudah dapat “BBB” sejak 1992 (http://www.globalsecuritieswatch.org/China_Sovereign_Credit_Rating_History.pdf)  ; kedua, kok investment grade dianggap berpengaruh positif terhadap foreign investment? (Mari kita anggap saja “foreign investment” adalah Foreign Direct Investment inflow” – FDI versi World Bank). Apa betul investment grade dan FDI ada hubungannya??

Kalau sedang kepayang karena investment grade, pastilah menganggap investment grade berhubungan positif dengan FDI. Ya kan…ngaku saja…. Menurut saya, keduanya tidak ada hubungannya; atau kalau toh ada, hubungannya tidak langsung. Soalnya investment grade-sovereign debt rating itu status peringkat untuk surat utang negara. Sedangkan FDI versi World Bank ( http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS ) adalah investasi asing neto (setelah dikurangi divestasi) dalam bentuk penyertaaan minimal 10%. (Upgrade peringkat sovereign debt memang akan menguntungkan peringkat surat berharga swasta di negara tersebut)

Tahun 2010, Indonesia  masuk daftar 20 negara penerima FDI inflow terbesar (ranking ke-20, lihat http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=15209&intItemID=1634&lang=1 ). Ini gambarnya saya contek dari dokumen itu:

Tapi kalau lihat angka di database World Bank, rata-rata rasio FDI inflow terhadap GDP Indonesia 1970/1980-2009 diantara keduapuluh negara itu sebetulnya masih rendah, hanya 0,67% (paling rendah India 0,57%). Bahkan kalau dibandingkan negara tetangga yang tidak masuk penerima FDI inflow terbesar, rasio FDI-GDP Indonesia juga terendah: Malaysia (3,72%), Thailand (2,1%), Filipina (1,1%), Vietnam (4,92%) dan Vanuatu (7,48%). Lihat juga ranking/dokumen UNCTAD- Inward FDI Potential Index http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2472&lang=1 . Sayangnya data terakhir yang digunakan adalah tahun 2006. (Tapi ada dokumen lain yang menunjukkan ranking FDI Potential & Performance Index 1990-2010, http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=15249&intItemID=4979&lang=1).

Memang 14 dari 20 negara penerima FDI inflow terbesar itu memiliki rating di atas “A”. Hanya ada dua negara yang mendapat “BBB-” yaitu Indonesia dan India. Tapi tidak semua negara dengan rating bagus otomatis menerima FDI inflow yang besar. Jadi bagaimana bisa menghubungkan FDI inflow dengan “soverign rating”? Menurut saya, kalau toh ada hubungannya, sovereign debt rating itu menjadi semacam “sinyal” untuk pasar, untuk calon investor; bukan variabel  yang memengaruhi FDI inflow.

Bagaimana mendapatkan FDI inflow sebanyak-banyaknya?

Studi mengenai “determinant FDI” sudah buuuanyaaak sekali dilakukan orang. Saya mendapat kesan, studi mengenai FDI inflow ini mirip dengan studi korupsi; masih banyak coba-coba atau menguji variabel yang paling akurat memengaruhi FDI inflow. Bedanya dengan studi korupsi, data FDI sudah tersedia dan dikumpulkan IMF sejak tahun 1970an. Lembaga internasional yang lain juga aktif mengumpulkan data yang berkaitan dengan FDI. UNCTAD, misalnya, punya ukuran yang disebut inward FDI Potential Index http://www.unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID=2470&lang=1 ; Inward FDI Performance Index http://www.unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID=2469&lang=1.  OECD punya FDI Restrictiveness Index (ini indeks mengukur tingkat ketertutupan suatu negara terhadap investasi asing http://www.oecd.org/dataoecd/32/19/45563285.pdf ). Bahkan bagaimana mengukur FDI inflow saja bisa jadi bahasan karena versinya macam-macam: apakah FDI inflow diukur relatif terhadap GDP? diukur nilai absolutnya? apakah dilaporkan berdasarkan “flow”  atau “stock” ? (http://www.bis.org/publ/cgfs22bde3.pdf ). Selain itu FDI inflow  bisa dilihat dari dua sisi, negara tuan rumah dan dari pihak yang datang. Jadi selain cerita mengenai karakteristik negara yang bisa dapat FDI inflow besar, cerita bisa juga dibikin mengenai mengapa perusahaan memutuskan untuk investasi ke negeri lain.

Jadi, orang-orang pinter yang memelajari determinant FDI belum sepakat bukan karena data terbatas, tapi mungkin karena variabel  yang memengaruhi FDI banyak jumlahnya; banyak kemungkinan kombinasinya. Akhirnya satu set variabel yang dipakai akan menghasilkan kesimpulan berbeda kalau ada komponen variabel yang diganti. Kira-kira seperti itu. Selain variabel dan kombinasi variabel bisa bermacam-macam (dan menghasilkan aneka kesimpulan yang tidak selalu konsisten), metodologi juga macam-macam. Biasanya, metodologi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan FDI determinant yang berbeda.

Ada orang pinter yang bikin studi menguji sekian banyak variabel determinant FDI inflow dengan menggunakan metode yang “lebih hati-hati” (Extreme Bound Analysis). Katanya, FDI inflow dipengaruhi oleh GDP per kapita, rasio ekspor terhadap GDP dan sambungan telpon per 1000 orang (http://www.poyago-theotoky.com/repec/ltr/wpaper/2003/2003.02.pdf ;  variabel yang digunakan dan diseleksi sama dengan yang digunakan oleh UNCTAD). Ada lagi orang pinter yang menggunakan metode Bayesian Model Averaging sehingga ketidakpastian model bisa diatasi http://mirror.nber.org/cgi-bin/sendWP.cgi/183802124/w16704.pdf  . Kesimpulannya, yang memengaruhi FDI adalah GDP per kapita negara investor, budaya, perjanjian dagang regional, labor endowment, traditional gravitiy variables (intinya, bukan sovereign debt rating)

Singkat cerita, saya sudah cari-cari dongeng, kisah-kisah dan cerita-cerita yang mungkin dibikin orang yang mengkaitkan antara FDI dan sovereign rating. Tidak nemu juga… padahal -seperti yang saya bilang- begitu banyak studi yang menguji aneka variabel (dari variabel ekonomi makro, pajak, populasi, tingkat pendidikan penduduk sampai kualitas institusi). Saya tidak tau apa BKPM pernah bikin studi mengenai “determinant FDI”…mungkin sovereign rating ditemukan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi FDI inflow ke Indonesia??? (untuk studi FDI inflow yang menggunakan data Indonesia, bisa lihat misalnya http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default_files/JMS/4_1/02_azam.pdf ; http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/65731C19-0579-4B7B-836C-0F3A85530F3B/20875/WP200706_en.zip . Akan tetapi harus diperhatikan juga metodologi dan variabel yang digunakan pada studi itu).

Ada juga beberapa studi yang mengaitkan antara FDI inflow dengan Ease of Doing Business (EoDB) yang rutin diselenggarakan World Bank. EoDB ini survey mengenai kondisi regulasi untuk memulai bisnis dan berbisnis di suatu negara.  (lihat   http://digitalcommons.bryant.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=honors_finance ; http://www.cee.boun.edu.tr/img/content_img/bayraktar.pdf ; http://devpolicy.anu.edu.au/pdf/papers/DP8_World%20_Bank%27s_Ease_of_Doing_Business_Rankings.pdf ). Orang-orang pinter itu bilang, EoDB ada pengaruhnya terhadap FDI inflow. Nah kalau bicara peringkat-peringkatan, sebetulnya peringkat EoDB untuk Indonesia tahun 2012 sudah diumumkan. Sayangnya  hasil survey EoDB World Bank  setau saya tidak diekspos dan dibicarakan terus menerus seperti “BBB-” atau dijadikan bahan kuliah umum. Padahal supaya fair  harusnya “diselebrasi” dong.  Ya nggak??

Menurut World Bank, dari 183 negara yang disurvey, tahun 2012 ini Indonesia ada di posisi 129, sementara tahun 2011 ada di posisi 126 (ranking 2011 dihitung ulang). Kita unggul terhadap Filipina yang ada di ranking 136. Tapi jangan bandingkan dengan Malaysia (ranking 18) atau Thailand (ranking 17) bahkan Vietnam (ranking 98)!   Untuk  investor dalam negeri atau investor luar negeri yang mau bikin pabrik dan tidak hanya parkir uang sebentar di pasar modal, apa artinya negara dapat  investment grade  kalau ternyata bikin bisnis susah, dapat kredit susah, dapat sambungan listrik juga susah, mau melaksanakan kontrak saja susah…. (Beberapa bentrokan antara perusahaan/investor dengan penduduk terkait eksplorasi sumber daya alam sebetulnya indikasi negatif untuk iklim investasi di Indonesia http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid=52689http://nasional.kontan.co.id/news/komisi-iii-dpr-telusuri-pemberian-izin-sumber-mineral-nusantara )

Menurut saya, apapun status sovereign rating Indonesia, kalau saja pemerintah mau memperbaiki ranking EoDB World Bank,  rasio  FDI terhadap GDP bisa lebih besar lagi, demikian pula nominal FDI inflow. Lebih bagus lagi kalau pembuat kebijakan, elit Indonesia mau bersama-sama memperbaiki ranking EoDB sampai selevel Vietnam…wah besar kemungkinan huruf I pada BRIC bisa “dikudeta” menjadi Indonesia! Itu bisa dan mungkin sekali,asal pembuat kebijakan di negeri ini menyadari, masih banyak pekerjaan rumah selain mendapatkan status “investment grade”. (Maksud saya, sebaiknya “mabuk investment grade” dicukupkan saja karena dari sekian banyak studi,  toh tidak nampak kaitannya dengan FDI inflow)

Bicara mengenai peringkat EoDB, dari 20 negara penerima FDI inflow terbesar, hanya ada empat negara yang peringkatnya diatas 100 (semakin besar angka berarti ranking semakin rendah): Rusia (120), Brazil (126), Indonesia (129) dan India (132). Ini saya ada gambar lagi yang  semoga bisa memperjelas mengapa Brazil dan Rusia yang memiliki ranking EoDB tidak terlalu jauh dari Indonesia bisa memiliki rasio FDI-GDP lebih besar dari Indonesia bahkan lebih besar dari India:

Garis horisontal adalah ranking, jadi skor yang lebih baik adalah bar yang lebih pendek.

Rusia dan Brazil unggul di komponen EoDB sebagai berikut:  “resolving insolvency”, “enfocing contract”, “paying taxes”, “getting credit”, “registering property”, “getting electricity” dan “starting a business”. (Wah, hampir semua ya…tapi World Bank sudah menyediakan spread sheet simulasinya  di situs Doing Business). Kalau dilihat, hampir semua komponen EoDB Rusia lebih baik kecuali di komponen “getting electricity” (untuk hal ini Brazil paling baik). Peringkat Indonesia untuk komponen yang lain (trading across border, protecting investor, construction permit),  sudah lebih baik dari dua negara ini.

Investment grade paradox? Atau publicity stunt?

Saya bukan pemerhati politik, tapi kadang merasa aneh dengan bagaimana pemerintah dinilai rakyatnya sendiri versus dinilai lembaga luar negeri. Di luar negeri dapat pujian, di dalam negeri ditanggapi adem (lihat misalnya, tulisan di Kompas cetak 18 Januari 2012 halaman 6, Absurditas Ekonomi Nasional; dan kolom Tajuk Rencana Kompas tanggal 20 Januari 2012). Lalu ada lagi silang pendapat antara “negara otopilot” dengan bantahan pejabat ekonomi yang bilang “pilotnya hebat” (karena dapat “BBB-“). Mengapa hal semacam itu bisa terjadi, menurut saya, karena pemerintah dianggap tidak membawa apa yang dibutuhkan mayoritas 230 juta rakyatnya. (Padahal dulu kan yang milih rakyat sini, bukan lembaga luar negeri atau bondholders surat utang Indonesia…).

“Are you listening??” *

Saya akan kasi conto sederhana. Salah satu alasan Moody’s mengupgrade rating Indonesia adalah“the economy is resilient to external shocks while the financial system is managed well”    (lengkapnya bisa lihat  http://www.moodys.com/newsandevents/events/detail_/4400000004854/ed ). Yang dimaksud “sistem keuangan”  tentu saja termasuk industri perbankan.  Bisa dibilang, Moody’s juga memuji kinerja perbankan Indonesia (BI boleh tepuk dada: siapa dulu dong yang ngawasi….). Tapi kalau kita lihat survey Ease of Doing Business (EoDB) yang dilakukan World Bank, komponen “getting credit” untuk Indonesia malah turun 10 poin. Tahun 2011 ranking “getting credit” ada di posisi 116; tahun 2012 merosot jadi 126. ( http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia/#getting-credit). Indikator “getting credit” dalam survey itu adalah strength of legal rights index, depth of credit information, dan public/private credit registry (metodologinya bisa lihat http://www.doingbusiness.org/methodology/getting-credit). Jadi, kalau pendapat Moody’s dan World Bank digabung, kira-kira seperti ini: kinerja perbankan Indonesia itu bagus, tapi untuk dapat kredit susah.
Lho kok bisaaa???

O ya bisa sekaliiiiii. Soalnya komponen untuk memperbaiki kinerja industri perbankan sebagian besar ada dalam kendali BI/otoritas pengawas bank. Kalau misalnya otoritas pengawas bilang ke bankir-bankir: pokoknya nggak tau gimana caranya, rasio modal atau CAR musti tinggi, non-performing loan ratio musti keciiiiil banget, ROA musti gede…ya bankir akan cari investasi yang aman. Lebih suka investasi surat berharga atau kredit KPR (yang lebih aman daripada kredit untuk investasi yang beresiko). Dengan strategi itu, baguslah kinerja perbankan kita; dari sisi agregat, aman; tetapi sektor riil ngomel terus karena bank (akan dibilang) pelit kasi kredit atau kasi kredit tapi mahal. Sebaliknya, komponen” getting credit”, tidak sepenuhnya ada dalam kendali otoritas pengawas bank. Legal rights index misalnya. Indeks ini mengukur segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan/kolateral dan undang-undang kepailitan yang melindungi hak lender dan borrower sehingga bisa meningkatkan kredit. Kriteria legal rights index ini ada 10 (dibikin jadi 10 pertanyaan, dijawab “yes” atau “no”).  Indonesia hanya punya 3 “yes”. (Pertanyaan selengkapnya bisa dilihat di url doing business di atas; salah satu pertanyaannya kalau diterjemahkan seperti ini kira-kira: “apakah ada lembaga yang mengelola jaminan secara lengkap, database dikelola secara elektronik, dengan mencantumkan nama debitur?” Nah kalau kita  ingin dapat skor “yes” untuk pertanyaan ini, harus ada lembaga pengelola database jaminan kredit. Di Indonesia, siapa yang harus bikin??). Khusus untuk komponen “getting credit”,Indonesia harus serius belajar pada Malaysia karena negara itu sudah dapat ranking 1!

Jadi ada perbedaan besar dalam cara pandang pemerintah vs cara pandang “mereka yang selalu kecewa”: apa yang mau dilihat… lihat pohon atau lihat hutannya. Pemerintah bawa hadiah akhir tahun 2011 status “investment grade”; tapi mayoritas 230 juta orang Indonesia butuh perbaikan daya beli. Status”BBB-” itu lebih relevan atau lebih penting untuk pemerintah (khususnya pejabat ekonomi),  karena  Indonesia punya utang luar negeri   Rp 1.733,64 trilyun (posisi Juli 2011; itu duit semua dan tidak bisa dibayar pakai sandal jepit… http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/09/17/65027/Utang-Luar-Negeri-Bertambah-Rp-56.79-Triliun/2). Saya pernah baca, sebagian utang dibayar dengan bikin utang baru ( http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/80488 ). Lha utang baru ini tentu saja akan lebih ringan beban bunganya  kalau ada “sertifikat investment grade”. Sayangnya mayoritas 230 juta orang Indonesia kayaknya tidak akan langsung merasakan hasil jualan surat utang “BBB-” (kecuali, misalnya, kalau dipakai untuk beli green house yang kemudian dibagi-bagikan kepada petani bawang, petani cabe se Indonesia sehingga panen mereka tidak tergantung cuaca, bisa bersaing dengan bawang impor, cabe impor). Dengan kata lain, untuk  mayoritas 230 juta orang Indonesia status “BBB-” itu tidak relevan; tidak ditunggu-tunggu.

Kalau sudah sepakat ada perbedaan besar dalam mendefinisikan kebutuhan (pemerintah butuh investment grade atau status “non-junk” untuk surat utang; rakyat butuh hal lain), menurut saya, perbedaan itu jangan diperlebar dengan mengaitkan hal-hal yang tidak  ada bukti ada hubungannya. Status surat utang “BBB-” dikaitkan dengan FDI inflow; atau dikaitkan dengan “selamatnya ekonomi Indonesia dari krisis setelah Century di bailout”…. Itu menyesatkan dan berpotensi kena “tulah” (kuwalat). Sudah ngomong kesana kemari optimis FDI inflow akan meningkat setelah “BBB-” kalau ternyata meningkatnya tidak seberapa…bagaimana??  Lebih parah lagi, kalau FDI inflow yang meningkat ternyata tidak ada kontribusinya untuk mengurangi kemiskinan….(Salah-salah malah bikin masalah sosial yang kompleks seperti Freeport). Menurut saya, daripada “BBB-” ini terus dielus-elus, bukankah akan lebih produktif kalau sama-sama dicari tau, untuk Indonesia apa sebetulnya determinant FDI inflow…kualitas institusi? variabel ekonomi makro? ranking EoDB? Kalau sudah ketahuan, harapannya bisa dijadikan acuan untuk betul-betul merealisasikan peningkatan FDI inflow; apapun status  surat utang Indonesia.

Demikian pula dengan kasus bailout bank Century. Tidak ada gunanya bikin tahayul mengaitkan status surat utang “BBB-” dengan “selamatnya ekonomi Indonesia dari krisis”; dan mengaitkan “keselamatan ekonomi nasional” dengan “bailout bank Century”. Soalnya ilmu ekonomi itu ilmu terang benderang. Entah itu bailout bank, FDI inflow, kinerja ekonomi makro, krisis ekonomi, kalau memang ada keterkaitan, pasti bisa dibuktikan terang benderang juga, pakai angka (karena bailout kan keluar angkanya juga, bukan atribut kualitatif). Variabel ekonomi makro yang menjadi pertimbangan status peringkat sudah diketahui. Tinggal cari tau mengapa ada negara yang ekonominya selamat ada yang tidak selamat dari krisis 2007/2008. Kalau dasar pertimbangan lembaga pemeringkat memberikan “investment grade” sama dengan karakteristik negara yang selamat dari krisis, ya mungkin bisa dibilang keduanya identik. Mungkin bisa dibikin kesimpulan awal: negara yang mendapat investment grade (“BBB-“) cenderung selamat dari krisis finansial 2007/2008. Tapi nyatanya kan tidak. Negara-negara maju di Eropa punya status investment grade lebih baik dari Indonesia…toh kena juga. Apa ekonomi mereka tidak selamat karena tidak melakukan “bailout”?? Ada beberapa negara Eropa yang membantu banknya…kondisi ekonomi tetap susah. Atau jangan-jangan negara-negara Eropa itu ekonominya tidak selamat karena yang dibailout bukan bank jelek dan bukan bank yang seharusnya sudah dilikuidasi dari dulu semacam Century?? (…ini logika ala pelawak Srimulat…)

Kalau antara status surat utang “BBB-” (investment grade) dengan “keselamatan ekonomi Indonesia dari krisis” sudah jauh hubungannya, apalagi mengaitkan status surat utang dengan bailout Century. Atau mau coba-coba mengaitkan  “bailout bank Century”  dengan “selamatnya ekonomi Indonesia dari krisis finansial”??? Bagaimana sebetulnya ekonomi bisa selamat dari krisis finansial 2007/2008, apa benar ada hubungannya dengan “BBB-“, apa benar ada hubungan sebab-akibat dengan bailout bank, bisa dilihat nanti di bagian 2. Kalau ditaruh sini semua, catatan kaki ini panjangnya akan seperti Liong Samsi saat Imlek.

*http://www.conductknockoutbroadcastinterviews.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/r9595lend-me-your-ear-posters.jpg

One response »

  1. Sorry banyak typos: soverign…maksudnya saya sovereign (“e” nya banyak kelewat). Dah dibetulin moga-moga dah semua. Tampilan blog ini kayaknya lebih normal kalau pakai Firefox daripada pakai IE…entah kenapa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s