Kisah DMS: haruskah bailout bank berakhir dengan kriminalisasi?

Standard

DMS itu singkatan dari Decision Making Science. Mau ditulis lengkap, kok serasa terlalu panjang dan gaya…. Mau diterjemahkan,  kok terdengar aneh…”Ilmu mengambil keputusan”…. Anggota lawak Srimulat akan komentar begini “keputusan kok diambil…memang ember apa??”….

Kalau ada ilmu yang musti dikenalkan sejak dini untuk kepentingan peningkatan kualitas bangsa, kualitas generasi, ya, DMS ini. Setidaknya menurut saya…dan jangan khawatir, saya bukan menteri yang mengurus kurikulum sekolah. Jadi tidak ada beban tambahan pelajaran….

DMS ini penting dipelajari atau dikenalkan pada generasi muda karena bikin keputusan bukan  hal yang gampang. Ironisnya, kita sering tidak menyadari hampir tiap hari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita terus bikin keputusan. Kita terlalu terbiasa dengan “memilih” dan “memutuskan” sehingga tidak menyadari “bikin keputusan” sebenarnya bukan sesuatu hal yang dimiliki secara natural. DM (Decision Making) adalah kemampuan yang harus dilatih. Apalagi kalau keputusan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kita saja yang berasumsi orang dewasa, apalagi kalau punya gelar akademik berderet, pasti bagus dalam membuat keputusan-keputusan penting. Padahal sebetulnya tidak begitu.

Banyak contoh bagaimana orang penting, entah itu pejabat publik atau CEO salah bikin keputusan dengan konsekuensi yang sangat serius. Padahal mereka orang pinter, punya rekam jejak cemerlang dan didukung oleh tim atau asisten yang juga pinter-pinter. Mengapa mereka tetap bisa salah bikin keputusan, sebabnya macam-macam. Salah satunya karena ada yang “dilanggar” dalam konsep DM. Misalnya, pembuat keputusan lebih mengutamakan “intuisi” atau “gut feeling” daripada data statistik yang dipresentasikan bawahannya. Ada semacam arogansi karena merasa lebih senior, lebih pengalaman, lebih tau…Akhirnya kejeblos…. Kalau mau contoh bagaimana leader bisa salah bikin keputusan, bisa baca artikel dari Harvard Business Review  http://hbr.org/2009/02/why-good-leaders-make-bad-decisions/ar/pr. Contoh bagaimana salah dalam proses bikin keputusan punya konsekuensi internasional, bisa lihat yang ini http://graduateinstitute.ch/webdav/site/political_science/users/jovana.carapic/public/Mitchell%20and%20Massoud_Anatomy%20of%20Failure_Bushs%20Decision-Making%20Process%20and%20the%20Iraq%20War.pdf.

Karena di Indonesia lulusan SMA biasanya sudah memenuhi syarat untuk jadi pemimpin di lingkungannya, menurut saya, tidak ada jeleknya kalau DMS ini dikenalkan sejak SMA. Atau mungkin dikenalkan dalam setiap pelatihan kepemimpinan. Pengenalan DMS (yang benar-benar DMS) menurut saya banyak gunanya karena akan mencakup leadership, team work dan pengelolaan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Termasuk didalamnya adalah bagaimana mengendalikan frekuensi rapat, dan memimpin rapat supaya efektif. Dengan kata lain, calon pemimpin idealnya paham konsep DMS dan mempraktekkannya. Kalau sudah punya pengetahuan tapi tidak dipraktekkan kan pandir namanya.

Bailout bank juga perlu DMS

Karena DM adalah kemampuan yang harus dilatih, bahkan ada disiplin ilmunya, mustinya ilmu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengambilan keputusan penting berskala nasional. Ya semacam ilmu mitigasi bencana gempa bumi atau tsunami… Masa sih? Tidak percaya? Sini saya kasih contoh. Pada tahun 2008 Bain Consultant mengadakan survey untuk mengetahui kaitan antara kinerja perusahaan dan efektifitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Kuesioner  dikirim kepada 760 eksekutif perusahaan berbagai industri di berbagai negara.  Hasilnya, ada hubungan positif antara kualitas pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan; derajat confidence level korelasi keduanya sangat tinggi sekitar 95% (http://hbr.org/product/the-decision-driven-organization/an/R1006B-PDF-ENG) .  Hasil survey Bain Consultant yang dimuat di Harvard Business Review itu tentu bisa diintepretasikan begini: kalau ada instansi yang performancenya  buruk, jangan cepat-cepat melakukan reorganisasi, jangan cepat-cepat melakukan “reformasi birokrasi”…. Cermati dulu cara orang-orangnya mengambil keputusan.

Bank bailout di Indonesia, entah itu versi 2008 atau versi satu dekade sebelumnya, (selalu) meninggalkan persoalan. Tidak perlu saya ceritakan ulang disini;  intinya publik tidak suka dengan bailout. Lebih tidak suka lagi kalau ternyata ada yang tidak beres dalam proses pengucuran dana. Semakin ramai saling hujat karena kebetulan untuk bank bailout 2008 keputusan dibuat oleh ekonom-ekonom yang dikenal berintegritas dan bersih. Kata orang, mereka dikriminalisasi oleh politisi korup di Senayan. Tekanan pada mereka yang terlibat bailout sedemikian besar sampai ada pejabat bank sentral yang bilang “…saya yakin kalau saya disuruh lagi, kejadiannya seperti ini lagi, saya akan diam saja…”( http://bisnis.vivanews.com/news/read/115218-pejabat_bi_tak_mau_lagi_ambil_keputusan). Tentu yang bersangkutan menganggap proses pengambilan keputusan (bailout) di BI sudah sempurna. Tapi apa benar begitu??

Kalau hasil suvey Bain Consultant tahun 2008 itu dijadikan referensi, mestinya ada proses yang tidak tepat dalam pengambilan keputusan bailout Century. Memang, konon, bailout 2008 lebih rapi karena ada rekaman rapat. Akan tetapi rekaman rapat tidak ada hubungannya dengan tingkat pemahaman DMP (Decision Making Process) para pejabat yang terlibat. Rapat direkam supaya memudahkan investigasi, siapa berpendapat apa. Direkam tidak berarti kualitas keputusan jadi lebih baik kalau proses pengambilan keputusan itu sendiri tidak benar.

Menurut saya, proses pengambilan keputusan bailout bank di Indonesia perlu dipelajari dengan konsep DMS supaya ada perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan kualitas keputusan. Apalagi, sekarang ini UU JPSK dan UU OJK sedang dibahas. Saya baca dimedia, salah satu topik pembahasan adalah “kerjasama antara bank sentral dengan OJK”. Ada lagi pembahasan bagaimana proses pengambilan keputusan kalau ada bank yang harus diselamatkan dalam kondisi krisis…Maksudnya, bagaimana otoritas pengawasan bank, otoritas moneter, wakil rakyat dan pihak pemerintah berunding dan membuat keputusan berapa uang bailout dan siapa yang dibailout. Kalau proses pengambilan keputusan yang benar dipahami dan dipratekan pejabat/instansi terlibat, dimasa yang akan datang mereka yang menangani krisis ekonomi tidak perlu seperti dipaksa duduk di kursi listrik : pasti salah, siap dieksekusi.

Proses pengambilan keputusan: siapa melakukan apa

Ada banyak konsep DM. Salah satu konsep DM yang cukup mudah dimengerti  dikenalkan oleh Bain Consultant. Konsep itu disingkat RAPID kependekan dari Recommend, Agree, Perform, Input dan Decide (http://www.bain.com/publications/articles/decision-insights-10-great-decisions-not-a-solo-performance.aspx ). Kelimanya menunjukkan peran dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pejabat/staf yang merekomendasikan (“R”) disebut “decision driver”. Mereka inilah yang melakukan segala macam termasuk mencari masukan dari dan konsultasi dengan pihak lain, yaitu “I” dan “A”. Pemberi Input biasanya (tapi tidak selalu) adalah orang atau unit kerja yang juga akan mengeksekusi decision (yaitu Perform atau “P”). Pejabat yang memberikan konsultasi (“A”) adalah mereka yang harus menyetujui (atau tidak menyetujui) rekomendasi.  “A” tidak selalu pihak yang membuat keputusan tapi dapat mem-veto rekomendasi. Decision maker (“D”) adalah orang atau sekelompok orang yang membuat keputusan akhir. Sedangkan “P” adalah pejabat/staf/kelompok yang diberi tugas melaksanakan keputusan.

Berikut ini adalah diagram konsep RAPID:

Gambar di atas diambil dari http://www.bridgespan.org/WorkArea/showcontent.aspx?id=2980, sedangkan artikel lengkap bisa dilihat di http://www.bain.com/publications/articles/RAPID-tool-to-clarify-decision-accountability.aspx.

Konsep RAPID ini akan efektif kalau setiap orang disiplin pada peranannya. Dalam kaitannya dengan bailout, peluang kriminalisasi akan terbuka apabila misalnya, pejabat yang berperan sebaga “D” ikut sibuk memaksakan “R” (rekomendasi). Atau pihak yang seharusnya hanya melakukan “A” (agreement) ikut kasak-kusuk memberikan input (“I”) atau ikut sebagai decision maker (“D”).

Bailout bank di Indonesia dan RAPID

Dari yang saya baca di media, saya berusaha merekonstruksi proses bailout Century menggunakan konsep RAPID. Kira-kira seperti ini. Yang membuat rekomendasi bailout (“R”) adalah (mestinya) staf pengawas/pemeriksa BI karena mereka yang sehari-hari dealing dengan bank. Input (“I”) diberikan oleh pejabat-pejabat yang lebih senior baik dari unit perbankan maupun dari luar perbankan (unit terkait). Yang bisa memberikan kata “setuju” atau “tidak”  atau memberikan pendapat yang bersifat konsultatif (“A”) adalah para deputi gubernur. Sedangkan gubernur bank sentral adalah pembuat keputusan akhir (“D”). Unit kerja atau pejabat yang melaksanakan keputusan (“P”) adalah yang mengeluarkan uang bailout dan (mestinya) mengawasi penggunaan uang bailout.

Karena proses bailout tidak hanya melibatkan satu organisasi (bank sentral) tapi juga kementrian keuangan, LPS, dan pihak-pihak di luar BI, perkiraan proses bailout diatas bisa dimodifikasi. Rekomendasi dilakukan dan diusulkan oleh pihak bank sentral atau otoritas pengawasan bank. Input diberikan (salah satunya) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setuju atau tidak terhadap keputusan bailout diberikan oleh  presiden dan/atau wakil rakyat. Final Decision maker adalah menteri keuangan.  Sedangkan yang Perform (“P”) untuk mengeksekusi bailout tentu saja merupakan gabungan beberapa instansi atau unit kerja.

Bailout Century menjadi keputusan kontroversial karena nampaknya sejak di BI konsep RAPID ini diterapkan dengan rancu. Terbalik-balik. Benarkah rekomendasi bailout atau rekomendasi Century beresiko sistemik datang dari staf/pejabat yang sehari-hari mengawasi Century? Adanya pertentangan antara pejabat level direktur dengan deputi gubernur yang membidangi pengawasan mengindikasikan, yang seharusnya melakukan “R” sebetulnya tidak memberi rekomendasi bailout. Sebaliknya pejabat/pihak yang seharusnya berperan sebagai “A” (memberikan persetujuan atau konsultatif) nampaknya malah menyodor-nyodorkan atau mendesakkan rekomendasi bailout ( http://jabar.tribunnews.com/index.php/read/artikel/14256). Proses semacam ini ibarat lakon wayang “Petruk dadi ratu”…yang mustinya jadi punakawan (pembantu) malah jadi raja (juragan). Lucu kalau dijadikan lakon wayang, tidak lucu sama sekali kalau terjadi di dunia nyata. Apalagi kalau mengakibatkan uang  keluar banyak sekali.

Dengan DMP yang rancu semacam itu, sebetulnya bisa dikira-kira  kualitas usulan bailout dari bank sentral. Takdir menggariskan, November 2008 usulan bailout dibawa ke Kementrian Keuangan. Pada saat itu, gubernur BI yang semula adalah “D” (final decision maker) menjadi “R” (pihak yang merekomendasikan). Menteri Keuangan  menjadi “D”. Waktu itu ada perdebatan sengit antara staf/pejabat Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Staf Kementrian Keuangan adalah pihak yang berusaha memberikan masukan (“I”) kepada atasannya (mungkin juga kepada BI sebagai “R”; tapi tidak berhasil). Input juga didapat dari LPS dan UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi yang dipimpin Marsilam Simanjuntak). Pihak yang akan melaksanakan keputusan (“P”), sudah jelas, yaitu LPS dan mungkin bersama-sama dengan tim pengawas/pemeriksa, dan tim dari unit kerja moneter di BI. Tapi keputusan bailout (karena menggunakan uang publik, bukan uang pribadi)  harus dikonsultasikan dan harus mendapat “sign off” dari presiden. Dengan kata lain, “A” (pihak yang memberikan agreement atau disagreement)  presiden ad interim. Ada  informasi DPR menyetujui bailout Century, tapi hanya Rp 1,3 trilyun. Ada juga informasi sebetulnya Komite Koordinasi tidak perlu lapor atau minta persetujuan DPR (saya tidak tau mana yang benar, mungkin bisa dilihat-lihat lagi di http://www.tempo.co/hg/hukum/2009/11/14/brk,20091114-208353,id.html ; http://finance.detik.com/read/2009/11/23/223009/1247411/5/lps-penyelamatan-century-tak-gunakan-uang-negara). Presiden ad interim tidak sepakat dengan bailout Century; tapi Menteri Keuangan  tetap memutuskan mengalihkan Century ke LPS dan diselamatkan.

Seperti yang bisa dibaca pada artikel di situs Bain Consultant dan artikel Harvard Business Review, peran “A” ini sebetulnya strategis. Mereka  (dianggap) punya kapasitas/kemampuan untuk memberikan “sertifikasi” sebelum suatu hal diputuskan. Contohnya adalah legal expert dalam keputusan merger atau akuisisi. Walaupun deal merger atau akuisisi nampak menguntungkan, kalau ahli hukum bilang “tidak bisa”, ya keberatan mereka harus diperhatikan. Kalau mau tetap merger atau akuisisi, masalah dari sisi legal harus diselesaikan dulu.

Dalam kaitannya dengan bailout Century, mestinya “sertifikasi” dari DPR dan presiden ad interim diperhatikan oleh Menteri Keuangan/Gubernur Bank Indonesia sebelum bailout benar-benar diputuskan dan sebelum Century diberi uang lebih dari yang disepakati dengan DPR. Saya tidak yakin tidak ada legal expert yang memberi pertimbangan pada pejabat LPS mengenai status penggunaan uang LPS untuk Century yang waktu itu terus membengkak.  (Kecuali kalau LPS itu diswastakan: modal pemerintah Rp 4 trilyun dikembalikan; dana LPS dikelola 100% dari premi anggota. Barulah LPS tidak perlu konsultasi atau permisi sama siapapun dalam penggunaan uangnya). Faktanya, keputusan bailout adalah keputusan publik yang butuh dukungan politis  Ketika dukungan itu tidak ada atau ada tapi hanya sebagian, keputusan bailout Rp 6,7 trilyun berarti tidak mendapat dukungan seperti yang seharusnya (lihat diagram di atas). Pinjam “fatwa” Bain consultant “great decision is not a solo performance”…. Kalau proses pengambilan keputusan bailout Century dilihat dengan menggunakan konsep RAPID ini, kita tidak perlu gusar atau heran melihat Sri Mulyani (menteri keuangan waktu itu) dihantam kanan kiri.

Apa salahnya peraturan diubah mendadak?

Seingat saya, ada dua peraturan yang berubah mendadak dalam bailout Century. Yang pertama adalah syarat modal bank untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kesulitan likuiditas.  Syarat modal bank dibikin menjadi lebih ringan. Peraturan kedua yang mendadak berubah adalah peraturan LPS dalam kaitannya dengan penyelamatan bank. Dengan peraturan baru penyelamatan bank dilakukan termasuk untuk mengatasi masalah likuiditas. Dua aturan ini memancing kecaman karena dianggap dua peraturan itu diubah untuk mengakomodasi kondisi bank Century ( http://bisnis.vivanews.com/news/read/108065-bpk__tolong_century__lps_rekayasa_aturan).

Sebetulnya tidak ada salahnya mengubah peraturan mendadak asal keputusan itu dihasilkan melalui disiplin peran. Maksud “disiplin peran”,  pihak yang lebih familiar, lebih akrab dengan pekerjaan terkait dengan pinjaman darurat di BI atau penyelamatan bank di LPS adalah pihak yang memberikan rekomendasi. Bukannya pembuat keputusan (“D”) yang kasak kusuk menyusun rekomendasi. Atau mereka yang melaksanakan keputusan (“P”) sekaligus adalah penyusun rekomendasi (“R”). Ya kalau keputusan itu untuk hal-hal kecil dan remeh mungkin tidak apa-apa. Tapi ketika masalah yang akan diputuskan itu adalah permintaan uang tambahan sekitar Rp 5 trilyun, rekomendasi idealnya dibuat oleh tim gabungan BI-LPS-Kemenkeu; bukan dibuat oleh tim yang menjadi “caretaker” Century (“P”). Ini namanya rancu.  Kalau proses pengambilan keputusan saja sudah berantakan, jangan heran kalau akhirnya keputusan itu dipersoalkan.

Belajar bertanya

Ada yang bilang, dapat gelar S3 atau doktor itu gampang. Selama bertahun-tahun  mahasiswa doktoral cuma disuruh bikin pertanyaan. Pertanyaan harus bagus dan baru (original). Setelah bisa bikin pertanyaan, jawaban yang bagus harus dicari. Kalau itu semua bisa dilakukan, voila, dapatlah gelar DR atau PhD.

Pada bailout Century (dan mungkin juga bailout versi 1998) banyak orang pinter terlibat. Mereka bergelar doktor dan doktornya bukan beli. Mestinya, mereka ini bisa bikin pertanyaan yang bagus (mengkritisi) usulan dalam DMP. Orang harus diberi kesempatan bahkan dianjurkan bikin pertanyaan bagus untuk menghindari “group thinking”. Ketika ada yang mendesak Century supaya dibantu karena situasi pasar uang sedang ketat, ide itu perlu dikritisi dengan pertanyaan “mengapa tidak berani melikuidasi bank jelek pada saat seperti ini”? Tentu saja setelah bailout diputuskan dan dikecam, mereka yang pro bailout mengajukan argumentasi macam-macam, salah satunya “penyelamatan ekonomi”. Katakanlah waktu debat entah di BI atau Kementrian Keuangan, ada yang bilang seperti itu: kita perlu selamatkan ekonomi Indonesia dengan menyelamatkan Century. Ini juga bisa dibikinkan pertanyaan: “apa menyelamatkan ekonomi hanya bisa dilakukan dengan menyelamatkan Century? Apa Century (yang jelek itu) berarti ekonomi Indonesia?” Menurut saya, penting untuk bisa menentukan apa critical decision yang harus dibuat; sebetulnya apa yang menjadi isu untuk diputuskan: menyelamatkan ekonomi negara? atau menyelamatkan bank jelek?

Saya tidak tau apakah dalam proses memutuskan bailout Century pejabat bank sentral dan kementrian keuangan yang bergelar doktor sempat menunjukkan kepiawaian mereka membuat pertanyaan. Soalnya kalau sudah emosi apalagi pakai acara nangis-nangis tentu saja susah mau bertanya. Yang jelas, tanpa ada debat yang sehat, proses pengambilan keputusan bisa melenceng. Celakanya, beberapa waktu terakhir ini terungkap ada deputi gubernur BI mendapat pinjaman dari Robert Tantular (pemilik bank Century) hanya beberapa bulan sebelum pengubahan syarat fasilitas pinjaman jangka pendek dan bailout diputuskan. Fakta baru ini (kalau pake bahasa sono) change the whole landscape….aroma bailout jadi makin anyir….

Saya heran kenapa ya waktu itu pejabat ini tidak bilang terus terang (setidaknya secara pribadi) kepada kolega dewan gubernur bahwa akan ada potensi konflik kepentingan karena ybs sedang ada deal dengan Robert Tantular? Mungkin tidak tau “konflik kepentingan” itu apa?? Atau mungkin ybs tidak paham “kode etik” itu apa??  Seandainya saja anggota dewan gubernur yang  lain tahu ada kolega mereka yang mendapat pinjaman dari pemilik bank yang dicalonkan untuk dibailout, saya yakin usulan bailout ini (walaupun diusulkan sampai nangis darah) akan  langsung masuk tong sampah dan dibuang ke kali Kebon Sirih. Semua pada girapen..(bahasa Jawa: ketakutan). Tapi pejabat BI yang lain nampaknya tidak tahu; makanya usulan bailout ini diberi tempat. Itu sebabnya, bikin pertanyaan bagus dalam proses pengambilan keputusan adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk filter suatu usulan. Kita umumnya tidak bisa baca pikiran orang. Tidak ada yang tahu apakah kawan/kolega punya bias ketika mengusulkan/mendukung suatu ide; tidak ada yang  tahu apakah ada kolega yang sedang punya deal tertentu (belum tentu jahat) yang bisa mengubah secara signifikan kualitas keputusan yang akan dihasilkan.

Bailout bank: pakai DMS atau Tasseography?

Pada saat coret-coreti ini dibuat, UU OJK sedang dibahas dan konon RUU JPSK akan diajukan kembali oleh pemerintah. Entah bagaimana bunyi UU JPSK nantinya (saya berharap dasar hukum pembentukan Komite Kordinasi tidak lupa dibahas sehingga tidak menimbulkan masalah legal). Yang jelas,  keputusan bailout pasti akan menimbulkan keributan politik yang menguras enersi dan memboroskan waktu kalau pejabat yang terlibat tidak disiplin pada peran masing-masing. Seperti yang sudah saya kemukakan di bagian awal, yang saya maksud “disiplin pada peran” adalah pejabat/ instansi terlibat jangan intervensi lebih dari peranannya. Misalnya, DPR atau wakil rakyat yang berperan memberikan “agreement” atau “disagreement” atau konsultatif ya tidak perlu ikut ribut dan bergerilya memberikan rekomendasi dan “mencalonkan” bank mana saja yang musti dibailout.

Menurut saya, undang-undang juga harus mengatur “emergency plan” : apa yang harus dilakukan seandainya dalam situasi mendesak ada ketidaksepakatan. Misalnya begini. Menteri Keuangan mengajukan sekian bank dibailout dengan biaya sekian trilyun. Parlemen mengijinkan APBN digunakan dengan syarat bank penerima bailout dikurangi atau ditambah disesuaikan dengan penilaian mereka. Kalau Menteri Keuangan nurut, berarti tidak ada disiplin peran. Fungsi Parlemen adalah “D” dalam penggunaan APBN bukan “D” atau decide siapa terima berapa. Tugas memutuskan siapa terima berapa adalah tugas Menteri Keuangan (dengan rekomendasi dari otoritas pengawas dan otoritas moneter). Padahal saya sering baca, wakil rakyat kita tu kadang genit, sensi dan ngambekan. Kalau mitra parlemen tidak sepakat, ya tidak mau bahas, dibikin deadlock. Seandainya Menteri Keuangan tidak mau mengikuti kemauan Parlemen, berarti tidak ada bailout karena tidak mendapat dukungan politis.  (Dan ini menurut saya, benar). Akan tetapi kondisi itu pasti akan menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di pasar uang. Seandainya  kemudian terjadi “kekacauan” di pasar modal, pasar uang Indonesia, siapa yang akan tampil dan bertanggungjawab? (Yang sudah jelas akan terjadi adalah: saling menyalahkan)

Kondisi hipotetikal yang saya tulis barusan, bukan hal yang tidak mungkin. Kita bisa mengacu pada apa yang terjadi di Eropa dan Amerika. Semula pemerintah negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa enggan meningkatkan bantuan/bailout untuk negara tetangga yang nyaris  bangkrut (terpengaruh krisis sub prime mortgage Amerika). Setelah disadari krisis bisa semakin tidak terkendali barulah parlemen di negara masing-masing (dengan berat) menyetujui tambahan bailout.  (Slovakia semula tidak sepakat, akhirnya parlemen menyepakati tambahan bailout untuk Yunani). Di Amerika, belum lama ini, parlemen bahkan tidak menyepakati anggaran dan nyaris mengakibatkan “government shut down” (beberapa layanan pemerintah dihentikan sementara) terutama yang berkaitan dengan bantuan pada daerah yang terkena bencana badai Irene, badai Lee, tornado dan kebakaran hutan. Baru setelah debat panjang, kompromi antara partai Demokrat dan Republik bisa dicapai.  Tapi itu di Eropa dan Amerika yang memiliki kultur berbeda dengan Indonesia. Disini, adakah yang mau tanggungjawab kalau ada “kemacetan” semacam itu? Siapa yang akan tampil kalau semua takut dikriminalisasi atau takut kena impeachment? Jangan-jangan waktu habis untuk pidato tapi tanggungjawab tetap digeser kesana sini (alias tidak jelas)….

Itu sebabnya untuk meminimalkan deadlock semacam itu, DMP yang benar harus dikuasai dan dipraktekkan oleh mereka yang terlibat. Kalau DMS dianggap terlalu ribet dan “nendang langit” (masak bikin keputusan saja pake ilmu…), sebaiknya bailout bank pakai Tasseography (ilmu membaca daun teh) saja; atau mulai sekarang ahli tasseography sudah harus direkrut. Jadi pada saat terjadi krisis ekonomi, daripada berdebat tidak karuan  (karena tidak menguasai DMP), padahal waktu sangat mendesak (konon cuma diberi waktu 1×24 jam),  instansi/pejabat yang terlibat sama-sama minum teh. Lalu daun teh yang tersisa di cangkir diterawang dan diinterpretasikan maknanya. Bailout diputus dengan cara “tea leaf reading” pasti lebih aman dari kriminalisasi dan aman dari impeachment…Kalau ada apa-apa, salahkan daun tehnya!

Coret-coret terkait:

http://grundelanbankcentury.wordpress.com/2009/12/17/finacial-safety-net-dimana-titik-lemahnya/

http://grundelanbankcentury.wordpress.com/2010/01/24/blunder/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s