Menyoal kepemilikan asing pada bank nasional

Standard

Kira-kira setahun lalu, antara tanggal 7-12 Oktober 2010 Kompas cetak memuat tulisan dengan tema “nasionalisme ekonomi”. Awalnya adalah tulisan Gita Wirjawan mengenai “pentingnya”membawa investor asing masuk ke Indonesia http://cetak.kompas.com/read/2010/10/07/04310355/nasionalisme.ekonomi. Tulisan ini lalu ditanggapi oleh Kwik Kian Gie http://nasional.kompas.com/read/2010/10/11/03460669/ , Sayidiman Suryohadiprojo http://nasional.kompas.com/read/2010/10/12/03023423/ dan Sonny Keraf http://nasional.kompas.com/read/2010/10/11/03361975/. Tiga penulis yang terakhir ini intinya mempertanyakan apakah strategi undangan kepada investor asing merupakan strategi yang tepat sesuai dengan semangat UUD 1945.

Masalah kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia hampir selalu menjadi “thorny issue”; “love-hate issue”. Mulai dari isu lingkungan hidup, eksklusif, tidak memberikan kontribusi pada penduduk sekitar, dst. Walaupun kalau mau jujur, perusahaan lokal juga banyak yang berperilaku mirip. Kepemilikan asing di industri perbankan Indonesia tiba-tiba menjadi perhatian publik (dalam artian negatif) ketika ada nasabah Citibank tewas karena perlakuan penagih utang yang disewa bank tersebut. Hampir bersamaan dengan kasus debt collector, muncul berita kasus penggelapan dana nasabah oleh staf Citibank. Mulailah muncul wacana dan desakan pada BI untuk membatasi, mengetatkan kepemilikan asing. Intinya, sentimen “nasionalisme ekonomi” muncul di industri perbankan (tepatnya: dikalangan orang-orang yang mengamati industri perbankan).

Saya bikin coretan ini karena “takjub” mengamati bagaimana orang bisa “berkobar-kobar” menggelorakan “nasionalisme” pada industri perbankan. Saya takjub ketika mengamati betapa isu “kedaulatan pada industri perbankan nasional” adalah isu gurih yang tidak bisa dilewatkan begitu saja untuk digoreng. Yang anti pemilik asing, tiba-tiba saja merasa “nasionalis sejati” atau lebih memiliki nasionalisme yang tinggi dibandingkan mereka yang “mengijinkan investor asing mengambilalih bank nasional”.
Saya kadang bertanya-tanya, seandainya kepemilikan asing dilarang, atau dibatasi, apakah hal itu akan menyelesaikan masalah perbankan swasta kita? Kalau mau usil: mereka yang mengusulkan pembatasan atau pengetatan kepemilikan asing itu apa bisa memberi solusi untuk masalah bank swasta nasional? Lha memang ada masalah apa dengan bank swasta nasional? Menurut saya, apalagi masalahnya kalau bukan :m-o-d-a-l?

Bank swasta nasional terakhir (yang kami miliki)…

Memang ironis melihat beberapa bank asli Indonesia, survive krisis moneter, bukan alumni BPPN/IBRA eeee malah diakuisisi asing. Saya tau ada bank didirikan keluarga bankir; dikelola turun temurun dengan baik; didirikan lama sebelum gempita deregulasi perbankan 1988. Bank ini bisa melewati krisis ganas 1997/1998… tapi ya itu tadi…akhirnya dijual ke bank asing. Saya yakin yang punya bank juga tidak mudah bikin keputusan itu. Rasanya pasti seperti memberikan anak kandung yang patuh dan berbakti ke orang lain. (Kadang terlintas pertanyaan, apakah suatu hari nanti tidak akan ada lagi “bank swasta nasional 100% asli Indonesia”?)

Saya bukan bankir dan bukan pemilik bank. Tapi logika sederhana saya begini. Kalau saya punya bank dan bank itu punya prospek bagus apa akan dijual selama saya masih sanggup nambah modal? Tentu tidak. Tapi bisnis perbankan tidak sama dengan bisnis non-bank; modal bank ada aturannya. Tidak hanya prosentase modal terhadap aset tapi juga modal disetor. Kalau bank mau tumbuh, aset semakin besar, modal juga harus makin besar. Kalau tidak, bisa kena penalti BI karena rasio modal berkurang. Selain itu, perbankan Indonesia memang modalnya tidak besar. Akibatnya susah bicara di level internasional. Pendeknya, kalau bank mau tumbuh berkembang jadi besar, modal juga harus besar.
Nambah modal caranya macam-macam. Cari dana di pasar modal, salah satunya, tapi ini ada biayanya. Alternatif lain adalah mendapatkan investor yang mau berbagi kepemilikan. Karena di dalam negeri tidak banyak yang mau, atau cocok harga, ya cari investor luar negeri toh? Kalau investor luar negeri sudah didapat tapi lalu dijadikan headlines “dominasi bank asing menguat” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/10/15/13570793/Dominasi.Bank.Asing.Menguat) , “kepemilikan asing mengkhawatirkan” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/06/02/1001453/Asing.di.Perbankan.Mengkhawatirkan); “kaji kepemilikan asing di bank nasional” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/10/09250076/kaji.kepemilikan.asing.di.bank) …menurut saya, lucu. Coba headlines itu diganti ” permodalan bank swasta nasional mengkhawatirkan”….kan beda efeknya….Lebih lucu lagi ada usul untuk tidak membatasi investor asing, tapi meningkatkan modal bank . Alasannya, dengan peningkatan modal, bank akan merger, menjadi besar sehingga tidak perlu mengundang investor asing. Lha taruhlah bank-bank sekarang ini merger…pasti nanti ribut lagi. Kalau jumlah bank makin sedikit, konsentrasi industri perbankan akhirnya jadi tinggi….Pasti akan ada lagi yang bersemangat menuduh “ada kartel di perbankan nasional”…lalu kalau suku bunga kredit tidak turun disebutlah sebagai “bukti kolusi bank-bank besar” (hasil merger yang dulu diusulkan)…

Coret-coret kali ini upaya untuk melihat masalah investasi asing (khususnya di industri perbankan) secara proporsional, berimbang dan jujur. Caranya, pakai referensi, pakai teori (banyak tersedia, tapi entah kenapa diabaikan). Menurut saya, suatu masalah (apalagi yang sudah ada ilmunya) perlu dilihat secara proporsional supaya waktu dan enersi tidak habis untuk debat yang tidak produktif. Jangan sampai sama-sama tidak pernah baca literatur “foreign banks” tapi sama-sama ngotot paling benar, saling mencaci dengan dasar “nasionalisme”…Itu seperti berdebat mengenai keberadaan kucing hitam di ruang gelap dan yang berdebat tidak yakin kucing itu ada. Lebih parah lagi kalau situasi semacam itu (ke-tidakmautahu-an) dituangkan jadi “kebijakan elit politik/otoritas/pemerintah”…

Bank asing: dulu dan sekarang

Pada industri perbankan Indonesia, kepemilikan asing tadinya tidak terlalu disorot, karena beberapa hal. Pertama sebelum krisis, bank asing dan bank campuran hanya boleh beroperasi di kota besar tertentu. Kedua, kepemilikan asing hanya terbatas pada “bank asing” dan “bank campuran”. Tidak banyak swasta nasional dimiliki pihak asing. Kalau toh ada, setau saya, pihak asing ini bukan pemegang saham pengendali. Ketiga,  bank asing dan bank campuran  dikenal memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan bank lokal. Bahkan pada awal deregulasi perbankan, bank asing menjadi semacam “tempat pelatihan” bagi bankir lokal. Banyak bankir bank asing yang dibajak atau melanjutkan karir di bank nasional.

Setelah krisis ekonomi, banyak bank lokal eks BPPN diambil alih pihak asing. Dengan berlalunya waktu, kepemilikan asing di industri perbankan Indonesia semakin besar biasanya karena alasan pemenuhan kecukupan modal. Kalau pada tahun 2004 pejabat BI bilang “lebih suka banyak investor asing di industri perbankan”…. (http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbnQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=Mzg2ODA=), pada tahun 2010 orang mulai rasan-rasan, mengapa banyak bank di Indonesia dimiliki asing. Sentimen terhadap kepemilikan asing semakin tinggi karena kasus menghebohkan terjadi di Citibank: bank asing yang terkenal menjadi tempat mencetak bankir-bankir awal 1990an.

Rancu sana sini….

Menurut saya, ada kerancuan yang entah disengaja atau tidak oleh mereka yang sering berkomentar mengenai “kepemilikan bank asing”. Pertama, definisi “bank asing”, menurut mereka, tidak terbatas pada “subsidiary dari bank luar negeri” semacam Citibank atau Standard Chartered. Tidak lagi terbatas pada “bank campuran” atau kongsi antara “bank luar negeri” dengan “bank dalam negeri”. Definisi “bank asing” akhirnya “dilebarkan” menjadi “kepemilikan asing” tanpa melihat prosentase kepemilikan, tanpa melihat apakah investor asing itu bank atau non-bank. Jadi kalau ada bank swasta, listed di pasar modal, lalu sebagian sahamnya dibeli pihak luar Indonesia, bank swasta ini tiba-tiba bisa saja dikategorikan oleh pengamat sebagai “bank asing”. Saya bilang “tiba-tiba” karena sebenarnya BI sudah punya kriteria jelas mengenai “bank asing”, “bank campuran” dan “bank umum swasta nasional”.
Kedua, sebetulnya yang terjadi untuk beberapa kasus kepemilikan bank nasional oleh asing adalah semacam embrio “cross border banking” (CBB). Negara tetangga masuk mengakuisisi bank di Indonesia. CBB banyak terjadi dimana-mana, terutama di Eropa. Di kawasan Eropa, banyak bank yang aktif tidak hanya dalam lingkup domestik tapi juga regional dan internasional. Bank di benua Amerika dan Asia (setidaknya menurut riset yang dilakukan tahun 2006) lebih banyak beroperasi dalam lingkup domestik http://www2.lse.ac.uk/fmg/documents/specialPapers/2006/sp168.pdf. Tapi hal ini secara perlahan berubah, apalagi kalau industri keuangan di suatu kawasan semakin terintegrasi. Tentu saja negara yang memiliki industri keuangan kuat dan mapan akan menjadi negara yang aktif ekspansi. Dengan kata lain, menurut saya, isu yang membuat pengamat ngomel itu sebenarnya hal lumrah sekitar satu dekade terakhir. Justru yang harus dipikirkan secara serius adalah peraturan dan pengawasan bank CBB (home-host regulatory & supervision) apalagi kalau di masa depan semakin banyak bank diakuisisi bank asing dengan tingkat kepemilikan mendekati 100%.

Kerancuan, menurut saya, juga ada di pihak BI. Pengelompokan bank berdasar kepemilikan rupanya tidak fleksibel. Akibatnya, bank tetap digolongkan sebagai bank swasta nasional kalau pada awal masa pendirian dimiliki pemegang saham lokal walaupun dengan berlalunya waktu pemegang saham pengendali berubah menjadi pihak asing (bank luar negeri). Mungkin BI tidak mau dipusingkan dengan membentuk kelompok bank baru, misal “bank swasta nasional-asing”. Hal ini disebabkan, kepemilikan PT terbuka bersifat fleksibel, bisa dijualbelikan. Akibatnya, bank yang sama bisa di reklasifikasi beberapa kali kalau pemiliknya berganti-ganti kelompok.

Dibatasi, dilarang, atau moratorium kepemilikan asing?

Hal yang tidak kalah menarik adalah sikap BI dalam merespon komentar pengamat mengenai kepemilikan asing. Seingat saya, ada pejabat BI yang mengemukakan bahwa kepemilikan asing memang akan dibatasi (http://bisnis.vivanews.com/news/read/240058-bi-tutup-pintu-investor-asing-akuisisi-bank). Bahkan akuisisi bank lokal oleh pihak asing dibatalkan kecuali bank Mutiara (Century). Tapi tidak lama kemudian, pejabat senior BI yang lain membantah hal tersebut. Tidak ada pembatasan akuisisi, kata Gubernur BI (http://bisnis.vivanews.com/news/read/240230-bi-bantah-batasi-asing-beli-bank-lokal).

Entah apa alasan pejabat BI berubah pendapat. Yang jelas, kepemilikan bank asing, sebetulnya tpik akademik menarik dan banyak dipelajari orang-orang pinter di banyak negara. Tidak terlalu jelas apakah BI pernah membuat studi komprehensif dan detil mengenai peranan bank asing (termasuk bank campuran) di Indonesia. Tidak terlalu jelas juga apakah dua pernyataan pejabat BI yang bertolak belakang itu juga didahului dengan studi detil mengenai bank asing atau kepemilikannya. Karena untuk kasus bank asing di Indonesia tidak jelas studinya, untuk coret-coret kali ini saya cari bahan dari studi bank asing atau kepemilikan bank asing di negara lain.

Kepemilikan asing pada industri perbankan di kawasan lain

Ada yang bilang, 21 bank swasta nasional di Indonesia dimiliki asing (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/06/02/1001453/Asing.di.Perbankan.Mengkhawatirkan). Tapi kayaknya, sekali lagi kayaknya, tidak semua “dikuasai asing”. Maksud saya, dari 21 bank itu 16 bank memiliki investor asing sebagai pemegang saham pengendali. Memang porsi aset ke-16 atau ke-21 bank terhadap aset perbankan nasional cukup tinggi, sudah mendekati (bahkan mungkin melampaui) 50%. Namun demikian, suka atau tidak, harus diakui, kepemilikan asing pada industri perbankan merupakan hal yang banyak terjadi dimana-mana sekitar satu dekade terakhir.

Sebetulnya, kehadiran bank asing di negara berkembang, baik dalam bentuk subsidiary maupun akuisisi bank lokal, biasanya merupakan konsekuensi logis dari kombinasi kecerobohan pengusaha/debitor, bankir, regulator (otoritas keuangan) suatu negara. Pola yang terjadi biasanya mirip: pemerintah/otoritas keuangan memberlakukan deregulasi keuangan; bankir dan pengusaha tiba-tiba seperti “kesurupan”; terjadi krisis, kemudian dilakukan reformasi/pembenahan total di industri keuangan; bank asing/investor asing masuk saat otoritas keuangan/pemerintah melakukan “garage sale” (bank sakit dilego); bank yang tidak sakit akhirnya juga dijual karena imbas “pembenahan” itu. Coba tengok yang terjadi di Asia Tenggara satu dekade lalu…juga di Amerika Latin sekitar 15 tahun lalu. Memang tidak semua kawasan/negara berkembang mengikuti pola yang saya sebut di atas. Setau saya, negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur tidak mengalami krisis parah, tapi toh diserbu bank asing setelah pemerintah mereka melakukan deregulasi keuangan.

Saya nemu beberapa tabel yang menunjukkan porsi aset bank asing terhadap aset perbankan nasional di negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur dan Eropa Tengah. Tabel saya ambil dari dongengan orang pinter mengenai keberadaan bank asing di negara-negara tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan dinamika porsi bank asing terhadap perbankan nasional di tujuh negara Amerika Latin. Di Mexico, 90% aset perbankan dimiliki asing (data tahun 2001).

Dari http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/20902/lcg2220iMoguillansky.pdf, halaman 23.

Hal yang serupa terjadi di negara Eropa Tengah dan Eropa Timur (Central and Eastern Europe, CEE). Tabel kedua menunjukkan perkembangan porsi aset bank asing terhadap perbankan nasional di beberapa negara CEE. Nampak, di Estonia, kepemilikan bank asing meningkat tajam dari 2% tahun 1997 menjadi 90% tahun 1998.

Dari http://www.ifo.de/portal/pls/portal/docs/1/1189418.PDF, halaman 26.

Tabel terakhir menunjukkan perbandingan kepemilikan bank asing di negara CEE tahun 1996 dan 2007. Di Lituania, Estonia dan Slovakia pada tahun 2007, kepemilikan asing berkisar antara 91%-99% dari total aset perbankan mereka.

Dari http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.342404.de/dp940.pdf , halaman 6.

Dari beberapa tabel yang saya pamerkan di atas, dan dibandingkan dengan tulisan Kwik Kian Gie cs maupun semangat “nasionalisme perbankan Indonesia” yang sedang digelorakan, kita bisa bertanya, apakah bangsa Mexico, Estonia, Lithuania dan Slovakia tidak punya rasa nasionalisme sampai mengijinkan asing menguasai 90% lebih aset perbankan nasional? Menurut saya, yang seharusnya dipersoalkan bukan berapa porsi aset bank nasional, berapa porsi asing. Tapi seberapa manfaat kehadiran investor asing dan bagaimana mengoptimalkan manfaat kehadiran bank asing di Indonesia. (Studi yang menjadi sumber tabel itu juga membahas dampak bank asing pada ekonomi negara-negara di Amerika Latin dan Eropa Tengah dan Timur). Selain itu, kepemilikan pada suatu entitas tidak kekal. Ada orang pinter yang berargumentasi, dalam jangka panjang, investor asing bisa saja melepas kepemilikan sahamnya pada bank lokal apabila kompetisi di industri perbankan menjadi lebih bagus (http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.342404.de/dp940.pdf. Lihat juga http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/06/0622.pdf)

Kepemilikan asing: necessary evil?

Sebetulnya, studi mengenai manfaat kehadiran bank asing di suatu negara (terutama negara berkembang) tidak menemukan satu kesimpulan yang betul-betul seragam. Menurut saya, variasi temuan itu disebabkan rentang data yang digunakan berbeda; bisa juga karena periset tidak terlalu teliti membedakan kondisi ekonomi negara dimana bank asing beroperasi. Bank asing biasanya masuk besar-besaran setelah ada krisis atau setelah pemerintah melakukan deregulasi keuangan. Situasi perbankan dan ekonomi kedua kondisi itu tentu sangat jauh berbeda. Setelah krisis, bank lokal yang survive dan ekonomi secara keseluruhan dalam kondisi lemah. Sebaliknya pada saat pemerintah melakukan deregulasi, biasanya ekonomi dalam kondisi siap “take off”; potensi banyak, menunggu dieksploitasi. Itu sebabnya orang-orang pinter dari World Bank tahun 2001 bilang, bank asing tidak terlalu bermanfaat bagi bank lokal http://www1.fee.uva.nl/fm/PAPERS/Claessens/foreignentry_JBF.pdf. Data yang dipakai data cross country (80 negara) tahun 1988-1995. Ketika salah satu dari periset ini melanjutkan penelitiannya, dengan data yang lebih update (1995-2000), didapat kesimpulan yang berbeda (bahkan bisa dibilang berkebalikan dengan studi sebelumnya) http://info.worldbank.org/etools/docs/library/154927/financeforum2002/pdf/claessens_lee_foreignbanks.pdf; lihat juga http://www.personal.psu.edu/nxb23/papers/Bayraktar-Wang-April2008.pdf.

Singkat cerita, ada yang bilang bank asing bermanfaat bagi ekonomi host country, ada yang berpendapat sebaliknya. Pendapat yang mendukung kehadiran bank asing bilang, kehadiran bank asing mendorong bank lokal untuk semakin kompetitif, ada alih teknologi dan perbankan host country akan menawarkan produk yang semakin bervariasi. Sementara yang kontra kehadiran bank asing berpendapat, bank asing tidak terlalu mendukung ekonomi negara “tuan rumah” (host country) karena mereka lebih selektif dalam memberikan pinjaman. Yang dapat pinjaman, biasanya adalah perusahaan-perusahaan mapan yang pembukuannya baik. Padahal di negara berkembang, lebih banyak perusahaan skala menengah dan kecil yang tidak terlalu baik pembukuannya. Akibatnya, kelompok ini tidak terlayani; atau kalau toh mendapat pinjaman, bunganya tinggi. Lengkapnya bisa dilihat di http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=888163 dan studi lain yang disebut disitu.

Ada lagi studi yang menyimpulkan manfaat kehadiran bank asing atau kepemilikan asing tergantung tingkat kemajuan sektor keuangan negara tuan rumah. Katanya, semakin maju financial development host country, kehadiran bank asing akan mendorong efisiensi. Sebaliknya kalau negara host country belum mencapai financial development yang tinggi, kepemilikan asing atau kehadiran bank asing malah akan meningkatkan inefisiensi. Mengapa? Mereka bilang, bank lokal biasanya akan kehilangan peminjam yang baik karena sudah “diambil bank asing”. Yang tersisa bagi bank lokal adalah peminjam yang beresiko atau peminjam yang relatif tidak baik pembukuannya. Akibatnya monitoring cost jadi meningkat. Karena monitoring cost dan resiko meningkat, tingkat inefisiensi bank lokal meningkat. http://www.rug.nl/staff/c.l.m.hermes/foreign_banks_and_economic_development.pdf.

Manfaat bank asing, juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah setempat (host country) melakukan urutan (sequence) liberalisasi keuangan. Konon, pemerintah yang meliberalisasi pasar modal lebih dulu, biasanya akan mendapatkan manfaat optimal dari kehadiran bank asing http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=625293 .

Pendapat yang lain lagi bilang, kehadiran bank asing baru bisa dimanfaatkan secara optimal kalau negara berkembang tempat bank asing beroperasi memilik “struktur regulasi dan institutional” yang baik. Karena tiap negara punya kualitas regulasi dan insitusi yang beragam, manfaat kehadiran bank asing tidak akan sama. Menurut orang pinter yang meneliti masalah ini, manfaat bank asing baru dirasakan kalau policy maker bisa bikin peraturan perbankan yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan pendirian bank baru dan lingkup aktivitas perbankan http://gcg.universia.net/pdfs_revistas/articulo_119_1238082855408.pdf

Intinya, kehadiran investor asing pada host country ibarat bibit pohon dan media tanam. Mendatangkan manfaat atau tidak tergantung kondisi keduanya. Walaupun bibitnya bagus, dalam arti tidak bermasalah, kalau bibit itu ditanam di media yang tidak subur ya akhirnya tidak mendatangkan manfaat optimal. Investor asing pada perbankan Mexico tidak banyak mendatangkan manfaat karena mengurangi jumlah akses kredit dan nampaknya hanya fokus melayani nasabah kaya http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2008/strureform/pdf/bkacq.pdf. Tapi ada yang bilang, kehadiran investor asing tidak menambah kredit karena “rent seeking relationship” antara bank dengan pemerintah Mexico tidak berubah (http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/20902/lcg2220iMoguillansky.pdf). Sedangkan beberapa bank asing di Argentina buru-buru kabur ketika negara itu dilanda krisis ekonomi 2001 karena pemerintah Argentina menerapkan corralito (membekukan deposito); lihat http://www.bnamericas.com/news/banking/Analysts:_foreign_bank_exodus_over, juga http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.3.5681&rep=rep1&type=pdf. Sebaliknya investor asing di perbankan Malaysia tidak pergi ketika krisis ekonomi 1997/1998 http://www.econdse.org/faculty/poonam/papers/How%20do%20Foreign_9.pdf. Ada yang menyimpulkan,kalau ada krisis di host country, respon dan kebijakan pemerintah setempat akan ikut menentukan apakah investor asing di perbankan akan pergi atau tetap di negara tersebut.

Jadi, kalau ada yang bilang (berhipotesa) “bank asing di Indonesia tidak terlalu bermanfaat karena tidak mau kasi kredit ke infrastruktur, cuma kasi kredit konsumsi, dst” sebaiknya (kalau berani jujur) hipotesa tersebut diuji dulu. Hipotesa jangan langsung dianggap kesimpulan dan ditindaklanjuti dengan bikin policy. Kalau akhirnya policy itu keliru, ongkos mengoreksi akan mahal. Coba dibikin studi dulu apakah betul sejak bank nasional diakuisisi pihak asing ada behavior atau strategi bisnis yang berubah? Apakah setelah banyak bank nasional diakuisisi asing efisiensi perbankan (kususnya bank lokal) jadi lebih buruk dibandingkan sebelum bank nasional diakuisisi asing? Intinya, dicocokkan saja apakah dampak negatif kepemilikan asing juga nampak di Indonesia. Kalau memang betul ada, sebelum bikin vonis “gerakan anti asing di perbankan nasional” dilihat lagi apakah kiat memanfaatkan bank asing sudah ada dan dilakukan. Misalnya, apakah negeri ini punya (misal) institutional framework yang memadai? Kalau debitor lebih banyak yang buta pembukuan dan kondisi ini tidak diperbaiki, kelompok pengusaha ini tidak akan terjangkau oleh bank asing. Karena dimana-mana sudah dikenal, bank asing cenderung lebih ketat dalam memberikan kredit. Mereka lebih mengandalkan “hard information” daripada “soft information” dalam menganalisis calon debitor.

Apa jadinya kalau 100% bank nasional dimiliki asing?

Saya tidak membayangkan hal ini bisa terjadi di Indonesia…Apalagi kalau bank pemerintah/BUMN yang dijual…pasti DPR langsung bikin pansus!. Tapi memang ada beberapa negara yang perbankan nasionalnya dimiliki  100% (atau hampir 100%) oleh investor asing. Salah satunya adalah Selandia Baru. Membandingkan perbankan Indonesia dengan Selandia Baru memang tidak pas karena kehadiran bank asing di Selandia Baru sudah sejak tahun 1900an. Tujuan saya membandingkan adalah untuk melihat apakah ada manfaat yang bisa diambil atau mudhorot yang harus diwaspadai pada dominasi bank asing.

Selandia Baru melakukan deregulasi perbankan pada tahun 1980an. Ketika ada program privatisasi, termasuk privatisasi bank pemerintah, sebagian besar bank “disapu bersih” oleh bank Australia. Dengan kata lain, kepemilikan asing pada perbankan Selandia Baru tidak terdeversifikasi. Situasi ini tentu menimbulkan resiko tersendiri. Apabila terjadi masalah pada ekonomi Australia dan memengaruhi perbankan mereka, Selandia Baru bisa terkena imbasnya http://www.rbnz.govt.nz/research/discusspapers/dp02_05.pdf.
Resiko yang lain adalah resiko pada neraca pembayaran http://centre-banking-studies.massey.ac.nz/fileadmin/research_outputs/BalanceofPayments.pdf. Kalau bank asing bebas meminjam ke luar negeri untuk membiaya proyek di dalam negeri (misal karena sumber dana menjadi mahal), hal itu akan menimbulkan resiko nilai tukar sekaligus resiko neraca pembayaran.

Untuk Indonesia, mungkin masih terlalu dini memprediki resiko neraca pembayaran karena saat ini dana bank dari rumah tangga dalam negeri berlimpah, bank malah dibilang “malas menyalurkan kredit”. Meskipun demikian tidak ada salahnya pihak otoritas mulai memberikan guidelines yang berkaitan dengan negara asal investor asing.
Saat ini asal negara investor asing pada perbankan Indonesia sangat beragam atau terdeversifikasi, mulai dari Singapore sampai Swiss. Setau saya, tidak ada dominasi negara tertentu; akan tetapi ada kelompok investor dengan investasi minimal sekitar 2% dari total aset perbankan nasional. Kelompok investor itu berasal dari Malaysia, Singapore, Inggris, Australia, Jepang, Cina/Hong Kong dan Amerika Serikat. Malaysia dan Singapore adalah dua investor utama dengan kepemilikan masing-masing sekitar 7% dari total aset perbankan nasional. Dengan kata lain, dua investor asing utama di perbankan Indonesia adalah negara tetangga di kawasan yang sama.
Ini berarti, kalau terjadi krisis keuangan di kawasan Asia Tenggara, bank-bank yang dimiliki investor dari kawasan ini harus waspada. Resiko terburuk, investor negara tetangga akan melepas sahamnya. Kalau hal tersebut terjadi pada bank besar dan baik kinerjanya, menurut saya, tidak akan berdampak serius karena investor pengganti akan relatif mudah didapat. Sebaliknya kalau yang ditinggal adalah bank kecil, otoritas pengawas perbankan harus siap dengan emergency plan. Karena pada saat ekonomi dalam kondisi tertekan, akan sulit mendapatkan investor yang mau mengambilalih bank kecil.

Menurut saya, akan lebih baik kalau investor asing didiversifikasikan ke Australia, Cina, Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika (Amerika Serikat maupun Amerika Latin). Diversifikasi ini perlu karena negara yang berdekatan biasanya dari sisi ekonomi akan saling memengaruhi, memiliki respon yang mirip atau akan dinilai serupa (oleh lembaga pemeringkat) dalam menghadapi krisis. Sebagai ilustrasi pada tahun 1997, yang kena downgrade pertama kali adalah Thailand, tapi krisis dengan cepat menjalar ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Sementara pada periode itu, walaupun kawasan lain sempat goncang, tapi dengan cepat mereka pulih. Singapore dan Malaysia adalah negara tetangga sangat dekat dengan Indonesia. Kalau terjadi semacam krisis tahun 1997/1998, bisa-bisa semua ikut sakit dan bank banyak yang “ditinggal” pemegang saham yang berasal dari negara di kawasan yang sedang krisis. Tapi kalau pemilik asing ada di luar kawasan yang sedang krisis, mereka kemungkinan besar akan bertahan.
Hanya saja, memang mencari investor asing adalah urusan pemilik bank. Cocok sama investor dari kawasan tertentu, bukan urusan regulator/BI. Jadi menurut saya, daripada dibatasi, dilarang atau ada moratorium, lebih baik diarahkan saja bahwa yang sangat dicari adalah investor dari kawasan luar Asia Tenggara.

Jadi??

Dalam kasus perbankan, apa boleh buat, saya tidak sepakat dengan “gelora nasionalisme”. Boleh saja orang bersikeras lebih baik aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana dilakukan dengan mekanisme/aturan versi Indonesia dan berdaulat. Akan tetapi faktanya, bisnis bank banyak diatur, bahkan modal saja diatur dengan aturan internasional. (Konon Basel III sudah dirilis bulan ini). Kalau ada negara tidak ikut aturan internasional, industri perbankan negara tersebut dipandang tidak sesuai standar yang berlaku. Itu sebabnya, bank, apalagi kalau mau bicara di level internasional, harus punya modal besar. Karena modal ini menjadi masalah atau kendala di perbankan swasta nasional, kalau mau jadi besar salah satu caranya adalah mencari investor asing. Dengan demikian tidak hanya eksposur internasional didapat; bank juga bisa memberi servis yang lebih beragam pada nasabah Indonesia.
Memang tidak menyenangkan melihat satu per satu bank nasional dimiliki investor asing. Akan tetapi “invasi asing” itu sudah menjadi keniscayaan; apalagi kalau industri keuangan disatu kawasan semakin terintegrasi. Di beberapa negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah, kepemilikan asing sudah diatas 90% dan negara asal investor asing di negara-negara tersebut tidak terlalu terdeversikasi. Kalau kita tidak ingin investor asing masuk (lagi), bank-bank swasta nasional yang tersisa dan memiliki prosepek baik bisa-bisa malah tersisih menjadi bank kecil. Membatasi prosentase kepemilikan asing, menurut saya, hanya mengulur waktu dan bisa-bisa berdampak sama jeleknya pada bank nasional yang memang kekurangan modal.
Kehadiran investor asing pada perbankan nasional memiliki dampak positif dan negatif karena implikasi kehadiran investor asing dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan institusional host country. Itu sebabnya perlu dilakukan studi serius (sebelum dikobarkan semangat kedaulatan perbankan nasional) dampak keterbukaan Indonesia terhadap investor asing di perbankan nasional. Dari studi itu akan nampak bagaimana dinamika ekonomi Indonesia setelah banyak bank swasta nasional dimiliki asing. Kalau ada dampak yang tidak menguntungkan (misal pasokan kredit menjadi lebih restriktif), menurut saya, daripada di-blow up besar-besaran menjadi semangat “anti asing”, lebih baik dampak negatif itu dicari cara penganggulangannya; dicari cara supaya kehadiran investor asing pada perbankan nasional dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya dengan meningkatkan kualitas kondisi institusi Indonesia. Debitor yang belum paham akunting dibikin paham; law enforcement ditegakkan; sistem pengadilan untuk menagih kredit macet dipermudah, dst. Kalau institutional context menjadi bagus, bank lokal juga akan merasakan manfaatnya karena tidak perlu mengeluarkan monitoring cost terlalu tinggi. Dengan kata lain, mereka juga bisa lebih efisien. Menurut saya, perbaikan pada bidang “institutional context” akan lebih produktif (tapi lebih sulit) dibandingkan dengan mengotak-atik angka threshold kepemilikan asing (misal dibatasi maksimal 49% atau 50%?).
Di masa-masa yang akan datang, menurut saya, tidak perlu melarang investor asing masuk tapi cukup mengarahkan negara asal investor. Saat ini dua investor asing terbesar di Indonesia adalah investor Malaysia dan Singapore. Di masa yang akan datang, ada baiknya investor asing datang dari kawasan luar Asia sebagai upaya diversifikasi kawasan asal investor.
Begitu kira-kira….

(Selamat Hari Raya Idul Fitri 2011)

4 responses »

  1. Terus terang, saya tidak tau kenapa tampilan bisa berubah pada saat tulisan/postingan dilihat untuk yang kesekian kali. Logo 100% Indonesia ini contohnya. Terakhir kali saya tinggalkan kelihatan baik2 saja. Ternyata dilihat lagi sekian bulan kemudian kok jadi aneh. Pakai IE kayaknya jadi gede, pakai Mozilla malah tidak keluar gambarnya. Diedit ternyata jadi kecil… Harap maklum kalau banyak image yang jungkir balik….itu diluar mau yg bikin coret-coret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s