Kisah kashishiburi (bukan sashimi, bukan sushi)

Standard
Bukan yang ini (www.flickr.com)

Coret-coret yang ini sebenarnya sudah dari dulu dimulai dan (seperti biasa) tidak juga selesai. Kadang saya mikir, sebenarnya yang mau ditulis apa kok malah jadi susah berhenti alias lost the plot? Semoga anda yang membaca coretan ini tidak sama bingung dengan saya… Ini catatan kaki mengenai kredit bank…(setidaknya, maunya saya begitu…).

Sebenarnya kalau arsip berita dibaca, masalah perbankan Indonesia belakangan ini tidak banyak yang baru. Kasus bank Century, fraud ala Citibank dan bank Mega (penyelewengan dana nasabah) sebenarnya sudah pernah terjadi. Tuduhan “bank malas menyalurkan kredit kepada sektor riil”, misalnya, juga bukan isu baru. Sejak tahun 2004 sudah ada opini semacam ini. Waktu itu LDR perbankan nasional kurang dari 50%…Direktur Utama Bank Mandiri bilang, mereka (perbankan) menunggu beleid pemerintah (maksudnya kira-kira, bank menunggu komitment pemerintah mendukung sektor riil; http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/11/15/LK/mbm.20041115.LK93025.id.html. Lalu tahun 2007 ketua Kadin dan pihak Bank Indonesia membuat MoU berisi sektor industri prioritas yang layak dibiayai perbankan. Tujuannya supaya bank mau menyalurkan kredit kepada sektor industri yang direkomendasikan yaitu infrastruktur dan agribisnis; http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/02/19/brk,20070219-93603,id.html.)

Tahun 2011…Direktur Utama Bank Mandiri dan Ketua Kadin sudah jadi menteri….

Bulan Mei 2011 dalam dengar pendapat antara perbankan dan DPR, perbankan masih dianggap malas menyalurkan kredit. (http://bisnis.vivanews.com/news/read/222046-malas-kucurkan-kredit–ini-pembelaan-bankir ). Tentu saja bankir membantah tuduhan dari Dewan. Mereka bilang, bukan perbankan malas memberi kredit tapi sektor riil yang tidak bisa menyerap kredit. Ini juga bukan argumentasi baru.. Jadi tuduhan bukan tuduhan baru, argumentasinya juga bukan argumentasi baru….Ibarat bikin film, adegan yang sama diulang-ulang… Mungkin yang membuat agak beda, saat ini, tuduhan “bank malas menyalurkan kredit”  ada yang mengkaitkan dengan “suku bunga tinggi dan dominasi bank besar di industri perbankan”.

Anggap saja sementara, bahwa memang perbankan Indonesia malas menyalurkan kredit atau memberlakukan  “pembatasan kredit” (credit rationing). Salahkan itu? Dari sisi pertumbuhan ekonomi, perbankan  yang malas menyalurkan kredit bisa dianggap tidak mendukung pembangunan. Apalagi kalau perekonomian negara masih bertumpu pada kredit bank. Akan tetapi, dari sisi perbankan, pembatasan kredit adalah hal yang wajar; yang tidak wajar, melakukan “diskriminasi kredit” berdasarkan SARA atau jender. Bank bisa saja mogok memberi pinjaman entah karena permintaan kredit tidak ada (demand short) atau bank tidak punya uang untuk dipinjamkan (supply short). Bisa juga karena bank tidak punya cukup modal untuk mendukung pinjaman yang diberikan. Kondisi seperti ini, setau saya, bisa terjadi kapan saja, lepas dari kebijakan atau kondisi moneter. Ada baiknya belajar dari Jepang mengenai hal ini.

Tahun 1990an di Jepang ada satu kata populer: kashishiburi (unwilling to lend). Waktu itu Bank Sentral Jepang sudah menurunkan bunga sehingga market rate nyaris 0%. Tapi bank komersiil Jepang tidak mau ekspansi kredit. Mengapa begitu? Sebabnya bisa dilacak pada tahun 1980an ketika harga real estate melambung; lalu crash. Tapi orang-orang pinter tidak sepakat mengenai bagaimana hancurnya harga properti memengaruhi munculnya kashisiburi atau credit crunch. Bahkan ada yang mempertanyakan, apa betul ada credit crunch?

Setau saya, ada banyak pendapat/analisis mengenai sebab kashishiburi. Ada yang menganalisis dari sisi perbankan saja. Maksudnya, masalah terletak pada bank-bank Jepang yang memang punya banyak eksposure di real estate. Begitu harga real estate hancur, mereka punya banyak kredit macet. Sudah begitu tahun 1988 BIS mengeluarkan aturan internasional pertama mengenai permodalan. Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Tentu saja sulit mengharapkan perbankan Jepang akan mengucurkan kredit.

Ada juga yang menganalisis dengan konsep permintaan-penawaran. Kalau ada kashishiburi, kata mereka, pasti gara-gara permintaan kredit berkurang atau penawaran kredit berkurang, atau kombinasi keduanya. Jadi, masalah bukan hanya di perbankan. Tapi mungkin juga ada di sisi pengguna kredit http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/~tsutsui/archive/dp/dp_rieti06-e-012.pdf.

Ada lagi yang membahas kashishiburi dari sisi produktifitas Jepang. Katanya, pada masa-masa itu produktifitas pekerja Jepang sangat rendah http://w4.stern.nyu.edu/emplibrary/horiokan002.pdf . Padahal sektor riil sebenarnya masih bisa mendapatkan sumber dana (credit crunch tidak sepenuhnya benar).

Bagaimana dengan Indonesia? Benarkah ada credit crunch? Bank yang malas menyalurkan kredit atau sektor riil yang tidak bisa menyerap kredit? Atau kombinasi keduanya? Atau ada komplikasi dengan faktor lain? Setau saya, analisis mengenai kinerja perbankan Indonesia dalam menyalurkan kredit pernah dibuat oleh IMF dalam laporan tahunan “Country Report 2007” http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07273.pdf .

Saya pikir, mustinya kita juga bikin analisis yang lengkap begitu. Sehingga orang tidak hanya terus menerus menganggap perbankan Indonesia enggan menyalurkan kredit. Sementara kalangan bankir terus-terusan berdalih yang punya masalah adalah sektor riil (peminjam dan calon peminjam). Tapi karena ini cuma tulisan lucu-lucuan, bukan tempatnya untuk menilai pemikiran mana yang tepat. Yang jelas, di Jepang, keengganan bank menyalurkan kredit memperlambat laju ekonomi Jepang, sampai sekarang.

Saya ada beberapa gambar tren kredit Jepang berikut ini… Data seperti biasa, diambil dari World Bank http://data.worldbank.org/indicator/all. Kalau dilihat-lihat, walaupun ada kashishiburi, perbankan Jepang tetap mengucurkan kredit tapi tidak sebanyak periode sebelum harga properti hancur. Konon, kashishiburi lebih banyak dirasakan oleh individu atau pemilik usaha kecil. Ini gambar rasio kredit Jepang terhadap GDP…

Dilihat dari prosentase kredit terhadap GDP, tidak tampak ada kashishiburi. Akan tetapi, kashishiburi menurut orang Jepang sudah terjadi kalau pertumbuhan kredit negatif atau melambat. Jadi rasio yang dipakai bukan kredit dibagi GDP tapi perubahan kredit (net increase) dibagi GDP. Seperti gambar di bawah ini yang saya dapat dari “The 1990s in Japan: the lost decade” (http://www.minneapolisfed.org/research/wp/wp607.pdf hal 21 dan 23)

Ada lagi gambar yang ini (dari paper yang sama)… Dari kedua gambar terakhir, bisa dilihat, perubahan kredit bank memengaruhi investasi, bahkan untuk negara sekelas Jepang….

Ada studi perbankan Amerika Latin yang membahas mengapa bank enggan memberikan kredit atau membatasi kredit (http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/2001/00-00/pdf/abrs2.pdf ). Katanya alasan utama adalah kondisi ekonomi makro. Tapi ditemukan juga pengaruh “credit risk” dan “regulatory”. Maksudnya, kondisi perusahaan/peminjam dan peraturan-peraturan perbankan juga bisa mengakibatkan kashishiburi. Apalagi kalau kashishiburi terjadi paska krisis ekonomi. Periode setelah krisis, biasanya ditandai dengan perubahan sikap otoritas pengawas bank dan yang diawasi:menjadi ultra konservatif dan ekstra hati-hati. Peraturan perbankan banyak bernuansa restriksi karena harus merehabilitasi industri perbankan yang “baru saja terbakar”. Modal bank harus besar, non-performing loan harus rendah, return on assets harus tinggi. Bank-bank biasanya melakukan hapus buku besar-besaran untuk membersihkan neraca. Sehingga tidak aneh kalau bank terlihat enggan atau pilih-pilih memberikan kredit. Mungkin kondisi semacam ini ada di perbankan Indonesia???

Kashishiburi Indonesia: sejak kapan? tanggungjawab siapa?

Sebetulnya, nilai nominal kredit perbankan Indonesia tiap tahun terus meningkat. Tapi, bila dibandingkan dengan (biasanya) GDP, gambaran bisa sangat berbeda. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan, kontribusi  perbankan dan sektor keuangan terhadap output di beberapa negara tetangga baik yang dulu mengalami krisis dan tidak.

Kita mulai saja dari kredit perbankan. Mari bikin pertanyaan: bagaimana sebetulnya tren kredit Indonesia (relatif terhadap GDP) paska krisis ekonomi 1997/1998? Apa hanya  bankir di Indonesia yang “malas menyalurkan kredit”?

Gambar di atas, yang datanya saya dapat dari World Bank, adalah gambar rasio kredit terhadap GDP Indonesia dan lima negara tetangga (Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Vanuatu). Vietnam dan Vanuatu sebagai pembanding, karena dua negara ini tidak mengalami krisis ekonomi dan dianggap punya ranking “Doing Business” lebih baik dari Indonesia. Nampak jelas, Indonesia tidak sendiri. Negara-negara yang mengalami krisis ekonomi 1997/1998 memiliki tren rasio kredit-GDP yang menurun dibandingkan sebelum krisis moneter. Saya tidak tau apakah bankir di negara tetangga juga dibilang “malas menyalurkan kredit”. Selain itu, gambar di atas juga memperlihatkan bagaimana perbankan Vietnama dan Vanuatu bisa terus ekspansi karena tidak mengalami krisis moneter.

Bank menyalurkan kredit biasanya dengan menggunakan dana pihak ketiga. Kalau rasio kredit terhadap GDP semakin turun, apakah karena sumber dana berkurang? Mari dilihat gambar rasio Quasi Money terhadap GDP.

Catatan: Data juga bersumber dari World Bank http://data.worldbank.org/indicator/all . Quasi Money didefinisikan sebagai berikut “Quasi money refers to time, savings, and foreign currency deposits of resident sectors other than the central government”.

Nah rupanya, tidak hanya rasio kredit terhadap GDP Indonesia yang cenderung turun tapi juga rasio Quasi Money terhadap GDP. Tren ini tidak terjadi di negara tetangga yang mengalami krisis moneter 1997/1998. Perhatikan garis merah (Malaysia), ungu (Thailand) dan hijau (Filipina). Selain itu ada hal yang menurut saya menarik dari dua gambar di atas. Ternyata kontribusi kredit dan dana pihak ketiga terhadap GDP negara kita paling rendah. Artinya, biar sudah melakukan deregulasi habis-habisan di sektor keuangan (sampai akhirnya bisa dibilang deregulasi itu berakhir dengan krisis ekonomi), rasio kredit dan dana pihak ketiga tetap paling rendah dibanding Malaysia, Thailand bahkan Filipina.

data Vanuatu tidak adaMelihat tren dana pihak ketiga terhadap GDP Indonesia yang terus turun, pasti ada pertanyaan, kemana dana disimpan setelah krismon? Kemana perusahaan mendapatkan dana untuk investasi? Apa orang mengurangi tabungan karena segalam macam subsidi dicabut dan biaya hidup makin tinggi? Bisa jadi, sebagian dana masyarakat Indonesia (yang masih bisa menabung) sekitar sepuluh tahun terakhir diparkir di pasar modal. Mungkin juga sebagian perusahaan mengurangi kredit di bank karena sudah mendapatkan alternatif sumber pendanaan dari pasar modal. Sekali lagi, fenomena ini juga terjadi di beberapa negara (Data kapitalisasi pasar modal terhadap GDP Vanuatu tidak tersedia). Kapitalisasi pasar modal memang cenderung meningkat paska krisis ekonomi 1997/1998. Tapi, kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap GDP juga paling rendah.

Dari gambar-gambar itu, jelas, tuduhan “bankir Indonesia malas menyalurkan kredit” tidak tepat. Lebih tepat begini: “bankir negara-negara korban krisis moneter 1997/1998 malas menyalurkan kredit”. Saya tidak tau apa sebabnya secara pasti (ini kan cuma catatan kaki, bukan penelitian)…mungkin karena regulator ekstra hati-hati sehingga bank juga diminta menjaga kualitas kredit. Dampaknya kontribusi kredit terhadap GDP di negara-negara Asia eks pasien IMF, terus turun.

Benarkah kita (tidak) perlu risau?

Masalah rasio kredit dan quasi money terhadap GDP Indonesia yang terus turun sejak krisis, selain dibahas IMF,  juga dibahas di country report ADB 2010 http://www.adb.org/Documents/Studies/indonesia-critical-development-constraints/main-report-Indonesia-Critical-Development-Constraints/indonesia-critical-development-constraints.pdf  .  Intinya kedua laporan itu bilang “no worries”, walaupun “tapi-nya” banyak sekali.

Saya tidak yakin apa benar kita bisa tidak risau dengan aktivitas perbankan terhadap GDP yang terus turun. Menurut saya, masalah di Indonesia agak beda dengan negara tetangga. Di Indonesia, tidak hanya rasio kredit-GDP yang terus turun; Quasi Money-GDP juga turun terus-terusan. Ini ada gambar negara tetangga dengan tren kredit sangat berbeda:

Cina, (garis ungu), terus melakukan ekspansi kredit. Hal itu bisa dilakukan karena Cina tidak mengalami krisis moneter. Rasio kredit-GDP Cina cenderung turun tahun 2003-2008, tapi sejak itu kembali meningkat. Hal yang sama, juga terjadi pada Korea Selatan, walaupun lebih moderat karena negara ini ikut kena krisis moneter 1997/1998. Singapura walaupun rasio kredit-GDP paska krisis cenderung turun, beberapa tahun terakhir rasio sudah mulai meningkat lagi.

Singkatnya, tren negatif yang dialami Indonesia dan beberapa negara tetangga, tidak dialami kelompok negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk kelompok Low Middle Income Countries. Lebih spesifik lagi, tren negatif aktivitas perbankan terhadap GDP (rasio kredit-GDP dan Quasi Money-GDP) selama sekitar satu dekade hanya dialami Indonesia. Malaysia, Thailand, bahkan Filipina, tidak mengalami hal itu.

Mungkin karena saya bukan ekonom, bukan pakar, saya tidak yakin tren negatif kredit-GDP dan dana pihak ketiga-GDP selama lebih dari 10 tahun bisa “diabaikan”. Selain karena di Asia Timur hanya Indonesia yang “bisa begitu”, di luar Asia, nampaknya, tidak banyak negara lain di dunia ini yang mengalami tren seperti Indonesia. (Kata “nampaknya” dicetak tebal karena data hanya saya ambil dari World Bank; saya tidak  cross-check ke sumber data lain.) Ada tujuh negara lain yang mengalami tren negatif kredit dan dana pihak ketiga sekitar sepuluh tahun. Gambar-gambarnya bisa dilihat di coret-coret yang lain “Kashishiburi: adakah yang mirip Indonesia?” (sebentar lagi diposting).

Momen yang telah (dan akan) hilang?

Kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, sayang sekali ekonomi Indonesia bisa dibilang tidak bisa bersaing dengan negara tetangga padahal sudah habis-habisan melakukan deregulasi sektor keuangan tahun 1990an. Padahal negeri ini kaya sumber alam dan bukan bangsa bodoh. Tapi mau apa lagi, kalau diingat-ingat, kita juga sama-sama maklum, deregulasi keuangan era itu menguntungkan siapa dan jadi apa saja kredit yang besar-besar di bank pemerintah waktu itu….

Setelah krisis ekonomi lewat satu dekade lebih, kondisi industri perbankan berubah. Mungkin lebih baik dan lebih prudent (tutup mata sedikit sama berita-berita bank fraud…). Akan tetapi kredit perbankan tidak bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Walaupun tren lesu kredit juga ada di negara tetangga, tentu sangat disayangkan kalau ekonomi tidak bisa tumbuh optimal karena kashishiburi. Apalagi katanya, Indonesia akan memasuki era ekspansi ekonomi tujuh tahun mendatang. Mau ekspansi sebesar apa kalau kontribusi kredit terhadap GDP cenderung terus turun?

Satu hal yang jelas, masalah bukan hanya di perbankan Indonesia entah dalam bentuk “dominasi bank besar” maupun “suku bunga kredit yang tinggi”. Sektor riil Indonesia juga punya masalah yang mungkin sudah tergambar di hasil survey World Bank “Doing Business”. Itu sebabnya, menurut saya, daripada mengumbar tuduhan (ada kartel, gara-gara dominasi bank besar, gara-gara suku bunga kredit tinggi), lebih baik pemangku keputusan di daerah dan di pusat betul-betul serius mencari solusi terutama untuk sektor riil supaya rasio kredit terhadap GDP bisa meningkat.

Barangkali ada baiknya, pejabat tidak perlu studi banding terlalu jauh dan tidak perlu ke negara-negara maju. Studi banding ke negara maju ya jelas tidak akan terlalu bermanfaat karena mereka punya karakter masalah ekonomi/perbankan yang berbeda dengan Indonesia.  Cukup studi banding ke Thailand, Malaysia, Filipina, atau justru berkunjunglah ke negara-negara yang dikelompokan sebagai Heavily Indebted Poor Countries (HIPC).

Studi banding ke HIPC, menurut saya bisa lebih bermanfaat; supaya pemangku keputusan negeri ini belajar dari “kekeliruan” mereka; supaya Indonesia tidak jadi seperti mereka, negara yang banyak utang. Mengapa HIPC…karena…saya lihat gambar yang mirip dengan Indonesia (dan Filipina). Negara-negara HIPC memiliki rasio kredit-GDP yang rendah, dan mengalami tren negatif kredit-GDP berkepanjangan sejak 1998.

Jadi, jangan cepat bangga karena Indonesia sudah masuk kelompok Low-Middle Income…. Kalau situasi tidak berubah (paling tidak dari rasio kredit-GDP), jangan-jangan Indonesia suatu saat mendapat julukan Heavily Indebted Low-Middle Income Country?

2 responses »

  1. saya dewi, mahasiswi tingkat 4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. saya sedang menyusun skripsi mengenai credit crunch di Indonesia. bolehkah saya berkonsultasi mengenai skripsi saya? mohon responnya. terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s